RastraNews.id, Palopo – Upaya memperkuat ketahanan pangan di Kota Palopo terus dipercepat. Pemerintah Kota Palopo resmi menerima hasil pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025, yang menjadi bagian dari strategi nasional menuju swasembada pangan.
Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kota Palopo, Harianto, di Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Makassar, Jumat (26/6/2026).
Program tersebut merupakan implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai fondasi peningkatan produktivitas pertanian nasional.
Wali Kota Palopo, Naili Trisal, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum serta Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, yang dinilai memberikan dukungan besar terhadap penguatan infrastruktur pertanian di daerah.
“Komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah patut kita apresiasi. Sinergi ini menjadi modal penting untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus mewujudkan swasembada pangan di Kota Palopo,” ujar Naili.
Ia menegaskan bahwa rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kewenangan pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Dengan sistem irigasi yang berfungsi optimal, produktivitas pertanian diharapkan meningkat sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Palopo, Harianto, menjelaskan bahwa program tersebut mencakup peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada enam daerah irigasi yang tersebar di empat kecamatan di Kota Palopo.
Enam daerah irigasi tersebut meliputi DI Mawa, DI Padang Lambe, DI Sumarambu, DI Murante, DI Tomarundung I, dan DI Tomarundung III.
Menurut Harianto, seluruh pekerjaan telah memasuki tahapan Provisional Hand Over (PHO) sehingga jaringan irigasi yang telah selesai dibangun kini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya para petani.
“Keberadaan infrastruktur ini akan memperlancar distribusi air ke lahan pertanian sehingga mampu meningkatkan produktivitas hasil panen. Kami juga berharap seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dijaga dan dipelihara bersama agar manfaatnya berlangsung dalam jangka panjang,” katanya.
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menegaskan bahwa keberhasilan Program Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tidak hanya diukur dari rampungnya pembangunan fisik, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, indikator keberhasilan program meliputi meningkatnya fungsi jaringan irigasi, optimalnya pelayanan air ke lahan pertanian, meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani, terserapnya tenaga kerja lokal, serta menguatnya kapasitas kelembagaan petani.
Melalui penguatan infrastruktur irigasi tersebut, Pemerintah berharap sistem pengairan pertanian di Kota Palopo semakin andal sehingga mampu mendukung peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan.
Program Inpres Nomor 2 Tahun 2025 juga menjadi bukti sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun sektor pertanian yang lebih modern, produktif, dan tangguh sebagai fondasi menuju kemandirian pangan nasional.
