Rastranews.id, Makassar — DPRD Kota Makassar mengeluarkan peringatan keras menjelang pemilihan RT/RW serentak pada 3 Desember 2025.
Dua persoalan dinilai harus segera dituntaskan sebelum pencoblosan dimulai, yakni keamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan validitas Data Calon yang berpotensi memicu kerawanan jika dibiarkan.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah, yang menilai pemilihan langsung RT/RW pada era Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham sebagai langkah demokrasi yang lebih maju dibanding sistem penunjukan sebelumnya.
“Pemilihan ini adalah bentuk demokrasi paling dasar di tengah masyarakat,” ujar Muchlis, Kamis (27/11).
Meski begitu, ia menjelaskan bahwa persiapan teknis di lapangan sempat mengalami hambatan.
DPRD harus menggelar rapat bersama lurah, camat, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan sejumlah instansi terkait untuk memastikan seluruh tahapan sesuai standar.
Masalah yang paling mendapat perhatian adalah persoalan pengamanan TPS. Pada mulanya, tidak ada alokasi anggaran pengamanan dari pihak kepolisian maupun instansi lain.
“Karena pemilihan langsung, apalagi skala kota, harus dipastikan berlangsung aman. Kalau belum siap, ya ditunda dulu. Ditunda bukan berarti dibatalkan,” tegas Muchlis.
Setelah koordinasi intens antara DPRD dan BPM, Satpol PP akhirnya menyatakan siap mengambil alih tugas pengamanan TPS di seluruh kecamatan.
Kendala kedua adalah Data Calon Sementara (DCS) dan Data Calon Tetap (DCT) yang dinilai belum valid dan berpotensi menimbulkan gesekan jika tidak dibenahi sebelum pemungutan suara.
“Syukurlah BPM menyatakan siap membenahi DCS dan DCT, sehingga pemilihan dapat tetap dilanjutkan,” lanjutnya.
Muchlis menegaskan bahwa pemilihan RT/RW harus menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lingkungan, bukan menciptakan masalah sosial.
Ia berharap seluruh proses berlangsung transparan, aman, dan tertib.
“Tentu kita sangat berharap kalau ini semua bisa berlangsung dengan tertib sehingga pemerintah kota perlu melihat dua kendala tersebut untuk dipenuhi,” pungkasnya.
Pemilihan RT/RW serentak pada 3 Desember diproyeksikan akan melibatkan puluhan ribu warga di seluruh kelurahan di Kota Makassar. (MU)
