RASTRANEWS.ID, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, masing-masing juru bicara daerah pemilihan (dapil) menyampaikan aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan reses pada 18–23 Mei 2026. Persoalan pelayanan air bersih, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi menjadi isu yang paling banyak disampaikan warga.
Juru Bicara Dapil Makassar I, Fasruddin Rusli, mengatakan masyarakat di Kecamatan Makassar, Ujung Pandang, dan Rappocini masih mengeluhkan layanan air bersih.
”Kami mendorong Pemerintah Kota Makassar, khususnya Perumda Air Minum, meningkatkan kualitas pelayanan air bersih melalui peremajaan jaringan pipa dan pembangunan jaringan baru agar masyarakat memperoleh akses air yang stabil, layak, dan merata,” ujarnya.
Selain air bersih, DPRD Dapil I juga meminta percepatan peningkatan kualitas jalan, pembangunan drainase untuk mengurangi risiko banjir, pemasangan lampu penerangan jalan, penambahan CCTV di kawasan rawan, serta pembenahan sistem pengelolaan persampahan.
DPRD juga mengusulkan peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial, penguatan program pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan bantuan modal, serta pembangunan berbagai fasilitas sosial seperti posyandu, taman bermain, rumah baca, ruang terbuka hijau, hingga penyelesaian persoalan aset dan pertanahan.
Sementara itu, Juru Bicara Dapil Makassar II, Rahmat Taqwa Quraisy, menyampaikan bahwa masyarakat di Kecamatan Wajo, Ujung Tanah, Bontoala, dan Tallo juga menjadikan akses air bersih sebagai kebutuhan paling mendesak.
”Kami mendorong Pemerintah Kota Makassar memperluas akses air bersih melalui peningkatan kapasitas produksi, optimalisasi distribusi, serta percepatan pembangunan jaringan perpipaan di kawasan yang masih mengalami keterbatasan layanan karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Selain itu, Dapil II mengusulkan peningkatan kualitas jalan lingkungan, rehabilitasi lorong, normalisasi drainase, penambahan penerangan jalan dan CCTV, penguatan sistem persampahan, serta pemberdayaan UMKM.
Rahmat juga mengusulkan bantuan perlengkapan urban farming bagi kelompok PKK, komunitas, dan warga di tingkat kelurahan guna mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.
Melalui hasil reses tersebut, DPRD Kota Makassar berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah kota. (*)
