Rastranews.id, Makassar – Sekretariat DPRD Kota Makassar resmi berpindah dan memulai aktivitasnya dari gedung sementara milik Perumnas Regional VII di Jalan Hertasning, sejak Senin (6/10/2025).
Kepindahan darurat ini terpaksa dilakukan setelah gedung utama mereka di Jalan AP Pettarani ludes dibakar dalam aksi ricuh pada 29 Agustus 2025 lalu.
Meski telah ditempati, sejumlah ruangan di gedung baru ini masih dalam proses penataan. Staf terpaksa bekerja dalam kondisi serba terbatas, bahkan ada yang harus duduk di lantai karena perabot kantor yang belum lengkap.
Pada hari pertama operasional, suasana darurat terlihat jelas. Para pekerja masih sibuk mengecat dan menata ruangan yang masih kosong. Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, mengakui keterbatasan fasilitas yang ada.
“Kita lihat kondisi staf di beberapa bagian, mau tidak mau dia harus dulu duduk melantai untuk sementara. Tapi saya kira ini tidak menyurutkan kinerja kita,” ujar Rahmat.
Ia menegaskan bahwa meski dalam kondisi serba sederhana, aktivitas administrasi dan pelayanan kepada masyarakat maupun anggota dewan tetap berjalan normal.
Rahmat menjelaskan detail penempatan unit kerja. Lantai satu digunakan untuk sekretariat, bagian administrasi, dan ruang Ketua DPRD.
Sementara lantai dua diperuntukkan bagi ruang komisi, Wakil Ketua, rapat paripurna, dan rapat badan anggaran.
“Alhamdulillah dengan kondisi yang terbatas, kami memanfaatkan beberapa mobiler yang bisa diselamatkan dari gedung lama sedikit. Itu kita masih pakai,” katanya.
Untuk memenuhi kekurangan perabot, pengadaan meja, kursi, dan perlengkapan kantor baru akan diusulkan melalui APBD Perubahan 2025.
Menyiasati keterbatasan ruang rapat, DPRD Makassar mengombinasikan sistem kerja tatap muka dan daring (hybrid). Rapat-rapat penting, seperti paripurna dan pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akan dilaksanakan dengan metode ini.
“Mau tidak mau kita kombinasikan secara online. Contoh rapat paripurna, otomatis tidak bisa secara penuh untuk OPD, mungkin kita secara daring. Namun untuk anggota dewan dan pimpinan eksekutif, kita hadirkan secara langsung,” jelas Rahmat.
Ia memastikan semua agenda dewan, termasuk reses dan paripurna yang rencananya digelar pada 9 Oktober, akan tetap berjalan sesuai jadwal dari Badan Musyawarah (Bamus).
Saat ini, belum ada ruangan khusus untuk anggota dewan. Mereka akan bergabung dan menggunakan ruang komisi yang tersedia. Pihak sekretariat juga akan segera menandatangani perjanjian sewa resmi dengan Perumnas untuk memuluskan operasional di gedung sementara ini. (HL)