Rastranews.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mendesak percepatan realisasi program bedah rumah dengan target 400 ribu unit pada 2026.
Ia menilai program tersebut menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya warga yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).
Menurut Iwan, program ini mencerminkan keberpihakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ini program kerakyatan yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Politisi yang akrab disapa AIA itu menegaskan, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun atau direnovasi, melainkan sejauh mana mampu mengubah kualitas hidup penerima manfaat.
“Target penting, tapi dampak jauh lebih utama. Rumah yang layak harus berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga,” tegasnya.
Program bedah rumah sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dijalankan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Iwan menyebut skema tersebut sebagai langkah strategis untuk menekan angka RTLH yang masih menjadi persoalan di berbagai daerah.
“Masalah utama bukan sekadar tidak punya rumah, tapi banyak rumah yang kondisinya tidak layak huni,” katanya.
Ia mengingatkan, peningkatan target harus dibarengi dengan kualitas pelaksanaan di lapangan, termasuk pengawasan ketat terhadap standar bangunan.
Selain itu, perluasan cakupan program ke seluruh kabupaten/kota pada 2026 juga menuntut kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi teknis maupun administratif.
Akurasi data penerima bantuan menjadi perhatian serius. Verifikasi harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup kondisi rumah, tingkat ekonomi, hingga legalitas lahan agar program tepat sasaran.
Tak hanya mengandalkan APBN, Andi Iwan Darmawan Aras juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk BUMN dan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial (CSR).
Ia menilai, program ini memiliki efek ganda karena tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penggunaan material dan tenaga kerja setempat.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis kawasan. Renovasi rumah harus terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan drainase.
“Kalau lingkungannya sehat, dampaknya besar—mulai dari penurunan stunting hingga pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal implementasi program agar berjalan optimal dan konsisten di seluruh daerah.
Ia juga mengapresiasi kinerja Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam mempercepat program prioritas tersebut.
“Ujungnya sederhana, apakah rumah yang diperbaiki benar-benar mengubah kehidupan keluarga penerima manfaat. Itu yang harus dijawab,” pungkasnya.
