RastraNews.id, Makassar — Pengurus Pusat Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (PP INTI) memberikan beasiswa pendidikan kepada Cathlyn Yvaeni Lesmana dan Meivy di tengah polemik seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional yang menjadi sorotan publik di Sulawesi Selatan.
Sekretaris Jenderal PP INTI, Hardy Stefanus, mengatakan pemberian beasiswa tersebut merupakan bentuk dukungan moral terhadap generasi muda berprestasi yang dinilai telah menunjukkan capaian akademik dan kemampuan selama proses seleksi.
“Sebagai bentuk dukungan moral terhadap generasi muda berprestasi, PP INTI memberikan program beasiswa kepada Cathlyn dan Meivy,” ujar Hardy.
Ia menjelaskan, beasiswa tersebut mencakup pembiayaan pendidikan hingga jenjang strata satu (S1) bagi keduanya.
Menurut Hardy, sejak awal polemik mencuat, INTI Sulsel bersama GEMA INTI telah berkoordinasi dengan pengurus pusat terkait proses seleksi calon Paskibraka Sulsel. Dalam komunikasi itu, INTI menekankan pentingnya proses seleksi yang objektif, profesional, transparan, dan menjunjung prinsip kesetaraan.
“Pentingnya proses seleksi Paskibraka yang objektif, profesional, transparan, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesetaraan bagi seluruh anak bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.
Sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan tersebut, komunikasi lanjutan juga dilakukan melalui video call yang melibatkan Ketua GEMA INTI, Sekjen PP INTI, Ketua INTI Gowa, dan Cathlyn.
Hardy menilai persoalan ini penting dikawal karena berkaitan dengan rasa keadilan, semangat kebhinekaan, dan harapan generasi muda memperoleh kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang.
GEMA INTI juga menyatakan akan ikut mendampingi Cathlyn dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel pada 2 Juni 2026 mendatang. Dalam surat permohonan keterlibatan yang beredar, organisasi kepemudaan sayap INTI itu menyebut keterlibatan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi terkait pentingnya proses seleksi yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, GEMA INTI mengaku ingin memberikan masukan konstruktif demi menjaga integritas dan kredibilitas seleksi Paskibraka, sekaligus mendukung suasana yang kondusif dengan tetap menjunjung nilai kebhinekaan dan persatuan bangsa.
Meski demikian, PP INTI menegaskan tetap menghormati kewenangan panitia dan institusi terkait dalam proses seleksi Paskibraka.
“PP INTI menghormati kewenangan panitia dan institusi terkait dalam proses seleksi tersebut. Namun pada saat yang sama, kami berharap seluruh proses dapat dijelaskan secara proporsional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik serta semangat persatuan dalam keberagaman,” ujar Hardy.
Polemik ini mencuat setelah nama Cathlyn Yvaeni Lesmana, perwakilan Kota Makassar, dikabarkan dicoret dari daftar peserta yang lolos ke tingkat nasional.
Cathlyn sebelumnya disebut masuk dalam tiga besar hasil seleksi. Namun posisinya disebut digantikan peserta lain yang menurut informasi beredar tidak masuk dalam 10 besar calon Paskibraka tingkat nasional asal Sulsel.
Kasus tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, salah satunya melalui unggahan akun TikTok dan Instagram @orangdalam.update yang menuding proses seleksi berlangsung tidak transparan dan sarat kejanggalan.
Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah dugaan adanya tes bahasa daerah yang disebut tidak tercantum dalam panduan resmi pusat.
Ketua INTI Sulsel, Albertus Yap, meminta seluruh pihak mengedepankan asas kesetaraan warga negara sekaligus mendorong keterbukaan dalam proses seleksi.
“Dalam hukum selalu kita katakan bahwa semua sama di hadapan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara,” ujarnya.
Ia berharap polemik tersebut dapat diselesaikan secara terbuka dan adil agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda berdasarkan latar belakang etnis.
“Mudah-mudahan ini hanya kekeliruan, tetapi kalau ini kesengajaan sangat disayangkan. Artinya kita belum move on untuk membangun Sulawesi Selatan yang lebih berkebudayaan dan berkeadilan,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan proses seleksi calon Paskibraka tingkat nasional telah berjalan profesional, objektif, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul, mengatakan seleksi dilakukan bersama tim pusat dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).
“Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Untuk seleksi ke tingkat pusat dilakukan oleh panitia seleksi dari pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi,” kata Bustanul di Makassar, Senin, 25 Mei 2026.
Ia menjelaskan, penilaian peserta tidak hanya didasarkan pada tes akademik dan wawasan kebangsaan, tetapi juga aspek kesamaptaan, keterampilan, peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, hingga evaluasi menyeluruh dari tim seleksi.
“Di dalamnya ada BPIP Pusat, DPPI Pusat, dan Setmilpres untuk menentukan yang ke pusat. Saya pastikan seleksi berjalan sesuai ketentuan dan secara objektif serta transparan,” ujarnya.
Pemprov Sulsel juga menyatakan siap memberikan penjelasan apabila DPRD Sulsel menggelar RDP terkait polemik tersebut.
“Kami menghormati perhatian publik dan siap memberikan penjelasan secara terbuka agar informasi yang berkembang dapat diluruskan secara objektif,” katanya.
Meski tidak terpilih sebagai utusan Sulsel ke tingkat nasional, peserta yang mengikuti seleksi tetap berpeluang bertugas sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026. (*)
