RastraNews.id, Makassar — Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis Learning Management System (LMS) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Rabu (1/4/2026).
Dalam sambutannya, Husniah menekankan bahwa demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dibangun, tetapi sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya.
“Demokrasi tidak hanya berdiri di atas bilik suara, tetapi di atas kualitas manusia yang mengelolanya. Ia tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi oleh integritas, kapasitas, dan kesadaran kolektif para penyelenggaranya,” ujarnya.
Ia menyebut, pemilu bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan menjadi ujian kepercayaan publik sekaligus cerminan kematangan demokrasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM penyelenggara menjadi hal yang mutlak.
Bupati Gowa juga mengapresiasi langkah KPU RI yang dinilai strategis dalam menghadirkan Learning Management System (LMS) sebagai solusi pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan di era digital.
“Di era yang bergerak cepat ini, kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama. LMS menjadi ruang belajar tanpa batas yang menjembatani pengetahuan dan praktik, serta melahirkan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas,” jelasnya.
Meski demikian, Husniah mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat, sementara kunci utama tetap berada pada manusia yang memiliki komitmen, menjunjung tinggi kejujuran, serta mampu menjaga marwah demokrasi.
“Kami berharap melalui forum ini lahir gagasan besar dan rekomendasi yang tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pemilu yang transparan, berintegritas, dan dipercaya masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang sebelumnya telah dilaksanakan di Lampung dan selanjutnya akan digelar di Bengkulu.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendesain sistem pembelajaran berbasis digital di KPU, mulai dari modul, sistem, hingga tata kelola dan anggaran,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi Kabupaten Gowa sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan, serta menilai sinergi antara pemerintah daerah dan KPU Gowa berjalan dengan baik.
“Saya terkesima dengan kepemimpinan Ibu Bupati yang memiliki wawasan demokrasi yang luas, serta menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan pemilu,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Gowa, Fitra Syahdanul, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum diskusi nasional yang hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan regulasi kepemiluan ke depan.
“Peserta berasal dari 38 provinsi, dan hasil diskusi ini akan menjadi masukan dalam pembahasan undang-undang kepemiluan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI, khususnya Komisi II,” jelasnya. (mu)
