Rastranews.id, Makassar – Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) melakukan aksi demonstrasi di Jalan AP. Pettarani, Senin (20/10/2025) siang.

‎Aksi yang diwarnai dengan bakar ban di tengah jalan ini adalah aksi memperingati satu tahun kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

‎GAM menyatakan desakan agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, mundur dari jabatannya di tengah meningkatnya kritik publik atas dugaan pelanggaran HAM dan aksi represif aparat.

‎Jenderal Lapangan, Rifki Alparesi, menilai Polri gagal menjalankan mandat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 2/2002 tentang Kepolisian.

‎“Sepanjang tahun 2024 Komnas HAM mencatat 663 aduan terhadap Polri sebagai institusi paling banyak diduga melakukan pelanggaran HAM,” ujarnya dalam pernyataan sikap.

‎GAM juga mengutip catatan KontraS yang merekam 602 peristiwa kekerasan oleh Polri dalam periode 2024-2025, meliputi 411 penembakan, 81 penganiayaan, 72 penangkapan sewenang-wenang, 42 pembubaran aksi, dan 38 penyiksaan.

‎Kemarahan publik disebut semakin tajam setelah tewasnya Affan, seorang warga yang terlindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam, 28 Agustus 2025.

‎Menyusul gelombang reaksi publik, Kapolri menerbitkan Surat Perintah pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri pada 17 September 2025.

‎Namun GAM menilai pembentukan tim tersebut hanya solusi sementara untuk meredam kegaduhan.

‎“Reformasi Polri tidak boleh tergesa-gesa dan parsial. Persoalannya bukan hanya pada individu, tetapi struktural,” ucapnya.

‎GAM juga menegaskan bahwa permintaan maaf dan pembentukan tim reformasi belum menyentuh akar persoalan.

Mereka memandang mundurnya Listyo Sigit merupakan langkah etis apabila reformasi memang ingin dilakukan secara serius.

‎“Kapolri seharusnya mengundurkan diri jika ingin menegakkan nilai Tribrata dan Catur Prasetya,” kata Rifki Alparesi.

‎Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Kapolri, seraya mempertanyakan alasan presiden mempertahankan sosok yang mereka sebut “titipan Solo”.

‎“Pada dasarnya masyarakat menginginkan institusi kepolisian yang berintegritas, profesional, dan menjalankan tugas pokoknya. Dengarkan, pahami, dan tanggapi tuntutan rakyat,” tutup Rifki.

‎Aksi yang berlangsung sejak sekitar pukul 14.30 Wita itu sempat menyebabkan penumpukan kenderaan di Jalan Pettarani.

Namun penyampaian aspirasi berlangsung kondusif dengan pengawalan pihak kepolisian. (MA)