RastraNews.id, Jakarta — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah kepulauan. Baginya, pendidikan bukan sekadar soal sekolah gratis, tetapi juga memastikan setiap anak mendapat fasilitas belajar yang layak, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.
Komitmen itu mendapat apresiasi nasional. Pemerintah Kota Makassar menerima penghargaan dari KompasTV sebagai daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar kepada Munafri Arifuddin dalam puncak HUT ke-15 KompasTV di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.
Sehari setelah menerima penghargaan, Munafri menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat bagi Pemkot Makassar untuk terus memastikan hak pendidikan dapat dinikmati seluruh masyarakat.
“Komitmen kita untuk pendidikan gratis ini, kita harus melihat hak dari haknya. Salah satu hak terpenting adalah pendidikan,” ujar Munafri, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, pendidikan gratis tidak boleh dimaknai sebatas pembebasan biaya. Pemerintah juga wajib memastikan masyarakat memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai.
“Hak tersebut harus terjamin dan bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk menikmati infrastruktur pendidikan,” katanya.
Tak Ingin Sekolah di Pulau Tertinggal
Perhatian Pemkot Makassar tidak hanya diarahkan ke sekolah-sekolah di daratan. Wilayah kepulauan menjadi salah satu fokus pemerataan layanan pendidikan.
Munafri mengatakan, anak-anak di pulau harus memperoleh kualitas pendidikan yang setara dengan mereka yang bersekolah di wilayah perkotaan.
Karena itu, Pemkot Makassar mulai mengarahkan kebijakan bukan hanya pada pembangunan ruang kelas, tetapi juga pada kebutuhan guru dan fasilitas pendukung pembelajaran.
Salah satunya melalui penataan tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah kepulauan.
Skema tersebut kini diarahkan berdasarkan zona jarak penugasan. Guru yang bertugas semakin jauh dari pusat kota akan mendapatkan tunjangan yang lebih besar.
“Semakin jauh dia bertugas, sebenarnya semakin besar biaya yang diberikan. Dengan bantuan ini, pemerintah menjembatani motivasi guru untuk tetap mengajar dengan baik,” tutur Munafri.
Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai salah satu bentuk keberpihakan Pemkot Makassar kepada tenaga pendidik yang bekerja di wilayah dengan tantangan akses lebih besar.
“Ini salah satu motivasi terbesar, pemberian tunjangan guru kepulauan. Semakin jauh dia bertugas, semakin tinggi tunjangan,” sambungnya.
Sekolah di Pulau Direvitalisasi
Selain memberikan dukungan kepada tenaga pendidik, Pemkot Makassar juga melakukan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah di sejumlah wilayah kepulauan.
Perbaikan mencakup bangunan sekolah, meubelair hingga fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.
Sejumlah wilayah yang telah mendapat perhatian antara lain Lakkang, Bone Tambu, Lae-Lae, Kodingareng, Barrang Lompo dan Barrang Caddi.
Di Lakkang, revitalisasi dilakukan pada sekolah tingkat SD maupun SMP. Sementara di Barrang Lompo dan Barrang Caddi, pembenahan juga diarahkan untuk mendukung kelayakan fasilitas pendidikan.
Pemkot juga memberikan perhatian terhadap sekolah di Bone Tambu yang mengalami kerusakan akibat abrasi.
“Kerusakan sekolah karena abrasi tahun ini pun juga kita realisasikan,” kata Munafri.
Menurutnya, hampir seluruh wilayah kepulauan telah masuk dalam agenda revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
Dari Ruang Kelas hingga Internet
Munafri mengatakan pemerataan pendidikan ke depan tidak berhenti pada pembangunan fisik sekolah.
Pemkot Makassar juga menyiapkan dukungan terhadap listrik, jaringan internet hingga solar panel di sekolah-sekolah kepulauan.
Langkah tersebut dinilai penting agar keterbatasan geografis tidak berubah menjadi kesenjangan kualitas pendidikan.
“Ke depannya tidak hanya ruang kelas, termasuk juga memastikan jaringan pasokan listrik, pasokan internet, serta solar panel mereka juga sudah baik nanti ke depan,” terang Munafri.
Pemkot juga memperhatikan rumah dinas kepala sekolah dan guru di wilayah kepulauan. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menunjang kenyamanan tenaga pendidik yang bertugas jauh dari pusat kota.
Munafri menegaskan, seluruh kebijakan tersebut diarahkan pada satu tujuan: memastikan anak-anak di kepulauan tidak mendapatkan pendidikan dengan kualitas berbeda hanya karena mereka tinggal jauh dari daratan.
“Harapannya mereka mendapatkan kualitas yang sama dengan yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di kepulauan. Itu salah satu visi misi yang diwujudkan dengan melihat akses pemerataan sekolah,” pungkasnya.
