RastraNews.id, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan komitmen mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan kolaborasi program prioritas presiden yang digelar di Gedung Pogombo, Kota Palu, Senin (20/4/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulteng Reny Lamadjido, Ketua TP-PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, serta siswa dan guru Sekolah Rakyat.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menekankan pentingnya pembangunan berbasis data sebagai fondasi utama kebijakan daerah. Pemerintah provinsi, kata dia, kini menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan utama dalam perencanaan program, termasuk dalam pengalokasian anggaran di tengah kebijakan efisiensi.
“Tidak ada gunanya membuat perencanaan tanpa data yang akurat. Karena itu, kami menjadikan data sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah masih berada di kisaran 10 persen dari total sekitar 3,7 juta penduduk. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 80 ribu rumah yang masih tergolong tidak layak huni.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi fokus utama pemerintah daerah melalui intervensi konkret di sektor perumahan dan pendidikan. Pemprov Sulteng telah menggratiskan biaya pendidikan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, serta menambah bantuan operasional daerah guna menghapus pungutan di sekolah.
Tak hanya itu, program beasiswa daerah juga terus diperluas. Puluhan ribu mahasiswa kini mendapatkan bantuan biaya kuliah, termasuk mahasiswa kedokteran yang memperoleh dukungan hingga puluhan juta rupiah per tahun.
Lebih jauh, Anwar Hafid menyampaikan optimismenya terhadap program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Ia bahkan telah menyiapkan lahan di pusat kota untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.
“Sekolah Rakyat adalah masa depan Sulawesi Tengah. Dari sinilah kita menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus berjalan transparan dan tepat sasaran. Ia mengingatkan tidak boleh ada praktik titipan dalam proses penerimaan siswa.
“Program ini ditujukan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Prinsip keadilan harus dijaga,” ujarnya.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan pendekatan terpadu dalam penanganan kemiskinan. Program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga pemberdayaan keluarga secara menyeluruh.
“Sekolah Rakyat bukan hanya mendidik anak, tetapi juga memberdayakan keluarganya. Ketika anak lulus, orang tua diharapkan sudah mandiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan berbagai skema lanjutan bagi lulusan, baik melalui akses pendidikan tinggi maupun pelatihan kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.
Selain itu, Mensos turut mendorong penguatan literasi melalui pembangunan perpustakaan modern sebagai pusat edukasi masyarakat, sekaligus upaya menekan penggunaan gawai berlebihan di kalangan generasi muda.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan berbasis data, pendidikan inklusif, serta intervensi sosial yang terintegrasi, Sulawesi Tengah diharapkan mampu keluar dari tekanan kemiskinan dan tumbuh sebagai provinsi yang maju dan berdaya saing.
Menutup sambutannya, Anwar Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program strategis pemerintah.
“Masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan generasi mudanya. Mari kita dukung bersama,” pungkasnya.
