RastraNews.id, Palu – Program Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp355 miliar yang berhasil dihimpun Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dari 16 perusahaan tambang ternyata bukan dalam bentuk dana tunai yang disetor ke kas pemerintah daerah.
Dana tersebut merupakan komitmen perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara untuk membiayai sekaligus mengerjakan langsung pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan strategis di wilayah operasional mereka.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hanya akan menerima hasil pekerjaan berupa aset infrastruktur setelah proyek selesai dilaksanakan.
“Proyek perbaikan dan pembangunan jalan itu dikerjakan langsung oleh perusahaan-perusahaan tambang. Pemerintah provinsi menerima asetnya setelah selesai,” kata Faidul Keteng kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
Menurut Faidul, terdapat dua ruas jalan yang menjadi sasaran utama program CSR tersebut, yakni ruas Towi–Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara dan ruas Buleleng–Matarape di Kabupaten Morowali.
Ia menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan antara Gubernur Anwar Hafid dan manajemen 16 perusahaan tambang yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (10/6/2026).
“Dua ruas jalan itu menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan tambang melalui skema CSR dengan nilai pekerjaan sekitar Rp355 miliar,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid menyebut kesepakatan tersebut sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
“Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” kata Anwar di Jakarta.
Menurut Anwar, keterbatasan ruang fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah memilih memperkuat sinergi dengan dunia usaha untuk menutup kebutuhan pembiayaan proyek-proyek strategis.
“Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Bagi kami, ini adalah inovasi di tengah efisiensi. Tujuannya satu, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani, pembangunan jalan dibagi ke dalam dua skema. Untuk ruas Towi–Kolonodale, pembiayaan dan pelaksanaan pekerjaan akan ditangani secara bersama oleh konsorsium yang terdiri dari 16 perusahaan tambang dengan target peningkatan kualitas jalan sepanjang 13 kilometer.
Sementara itu, pembangunan ruas Buleleng–Matarape akan dibiayai dan dikerjakan oleh satu perusahaan tambang yang mendapat penugasan khusus untuk menuntaskan proyek tersebut.
Anwar berharap pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta ini dapat menjadi model pembangunan yang dapat direplikasi di daerah lain.
Menurut mantan Bupati Morowali dua periode itu, perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam daerah perlu mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Industri yang beroperasi di daerah harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kehadiran investasi harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup dan konektivitas wilayah,” tegasnya.
Pembangunan kedua ruas jalan tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Morowali dan Morowali Utara yang selama ini menjadi pusat industri pertambangan nasional.
