RASTRANEWS.ID, MAKASSAR — Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) ICMI Orwil Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat pembangunan berbasis data dan kajian akademik.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan, mulai dari kemiskinan dan ketimpangan, dampak APBD, hingga kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Prof. Hamid mengatakan CIDES menawarkan pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Menurutnya, setiap kebijakan harus disusun berdasarkan data dan hasil kajian, kemudian diukur kembali untuk mengetahui dampaknya terhadap masyarakat.
“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” ujarnya.
Untuk tahap awal, CIDES menyiapkan tiga isu prioritas. Pertama, kajian mengenai kemiskinan dan ketimpangan hingga tingkat rumah tangga agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.
Kedua, mengukur dampak APBD terhadap masyarakat. Menurut Prof. Hamid, keberhasilan anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya nilai belanja, tetapi dari perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” katanya.
Ketiga, CIDES akan mengkaji kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Kota Makassar. Kajian tersebut diharapkan dapat memetakan kebutuhan tenaga kerja dalam dua hingga tiga tahun ke depan sehingga kompetensi lulusan dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi kota.
“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.
Selain tiga isu tersebut, CIDES juga siap memberikan kajian terkait sejumlah agenda pembangunan Makassar, termasuk penataan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, urban farming, hingga pembangunan stadion.
Prof. Hamid mengatakan CIDES memiliki jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang dapat dilibatkan untuk mendukung kebutuhan Pemkot Makassar.
Untuk 100 hari pertama, CIDES menargetkan dapat menghasilkan kajian, penelitian dan policy brief yang menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.
“Kita ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota ini berbasis data riil. Kemudian kebijakannya diukur lagi hasilnya sampai terjadi perubahan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, menyambut baik pendekatan pembangunan Pemkot Makassar yang mengedepankan kebijakan berbasis bukti.
Menurut Luhur, kolaborasi tersebut nantinya dapat diterjemahkan dalam kegiatan konkret bersama OPD yang berkaitan dengan riset, inovasi dan pembangunan daerah.
Ia menilai pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratik dan kepakaran. Setiap program juga membutuhkan persiapan sosial agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.
“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelasnya.
Luhur menambahkan, keberagaman sumber daya manusia di CIDES, yang terdiri dari akademisi, aktivis, jurnalis dan pegiat organisasi kemasyarakatan, menjadi kekuatan untuk melihat persoalan pembangunan dari berbagai perspektif.
CIDES ICMI Sulsel berharap sinergi dengan Pemkot Makassar dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara data dan kajian akademik, tetapi juga memiliki dampak nyata dan dapat diterima masyarakat.
“Dengan sumber daya yang majemuk seperti itu, kita bisa menjadi kekuatan yang mendorong dan melengkapi pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota selama ini,” pungkasnya. (*)
CIDES ICMI Sulsel Siap Kawal Kebijakan Pemkot Makassar Berbasis Data
