Rastranews.id, Makassar — Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Makassar, Andi Bukti Djufry, memaparkan capaian kinerja Dinas Sosial sepanjang tahun 2025 sekaligus arah kebijakan dan harapan pada 2026.
“Alhamdulillah, dari empat bidang dan satu sekretariat, seluruh program kerja kami sudah sampai pada tahap akhir. Realisasi anggaran berada di kisaran 80 persen lebih,” ujar Andi Bukti kepada media di salah satu kafe di Makassar, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan, sisa anggaran atau Silpa berkisar Rp5–6 miliar disebabkan beberapa faktor, di antaranya silva gaji sekitar Rp2,7 miliar untuk antisipasi gaji berkala dan tambahan pegawai.
Kemudian, silpa anggaran dapur umum karena tidak terjadi bencana, serta anggaran operator kelurahan sekira Rp400 juta yang tidak dibayarkan akibat masa transisi dan rotasi lurah.
“Inilah bentuk kehati-hatian kami. Daripada dibayarkan tapi berpotensi jadi temuan, lebih baik kami tahan,” tegasnya.
Pelayanan KIS Dipindah ke Kecamatan
Salah satu inovasi utama Dinas Sosial Makassar pada 2025 adalah memindahkan layanan pengurusan KIS ke 15 kecamatan.
Langkah ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Sebelumnya semua pengurusan KIS terpusat di kantor Dinsos. Setelah kami evaluasi, itu memberatkan warga. Maka sejak Oktober, operator kami tempatkan di kecamatan lengkap dengan sarana dan laptop baru,” jelasnya.
MoU Lintas SKPD, Solusi Pascajangkauan
Inovasi lainnya adalah penandatanganan MoU dengan delapan SKPD, Perusda Pasar, RSUD Daya, dan Baznas, yang dilakukan saat peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN).
Menurut Andi Bukti, persoalan sosial di Makassar sangat kompleks dan tidak bisa ditangani sendiri oleh Dinsos.
“Setelah penjangkauan, harus ada solusi. Dengan MoU ini, hasil asesmen di RPTC bisa langsung ditindaklanjuti. Butuh pendidikan, ke Dinas Pendidikan. Butuh pelatihan, ke Disnaker. Butuh kesehatan, langsung kami rujuk,” katanya.
Ia mencontohkan, Dinas Tenaga Kerja telah memberikan pelatihan pembuatan karangan bunga kepada 20 anak pengemis dan orang terlantar, yang kini sudah mampu berproduksi dan memiliki peluang usaha mandiri.
Dinas Sosial Makassar juga membentuk posko di sembilan titik rawan anak jalanan, pengemis, dan manusia silver, dengan melibatkan pilar sosial seperti Tagana, Karang Taruna, IPSM, dan TKSK.
“Hasilnya cukup signifikan. Fenomena manusia silver yang sempat viral di 2025 berhasil kami tekan bahkan hilangkan. Kuncinya konsistensi. Kalau longgar, mereka akan kembali,” ungkapnya.
Penjangkauan dilakukan rutin hingga dua sampai tiga kali sepekan, dari pagi hingga malam hari, untuk menciptakan efek jera.
Perhatian Serius Kasus HIV
Terkait penjangkauan WTS dan waria, Andi Bukti mengungkapkan bahwa banyak yang terindikasi HIV positif, sehingga membutuhkan penanganan serius.
“Setiap penjangkauan bisa 20 sampai 50 orang. Makassar termasuk lima besar kasus HIV nasional. Karena itu, yang membutuhkan penanganan lanjutan kami rujuk ke rumah sakit atau UPT Provinsi Sulsel di Mappakasunggu,” jelasnya.
Ia menegaskan, skema rujukan ini dinilai lebih efektif dalam pembinaan dan penanganan sosial berkelanjutan.
“Itulah gambaran umum capaian Dinas Sosial Makassar sepanjang 2025. Untuk detail program, capaian, dan hambatan akan disampaikan masing-masing bidang, sekaligus harapan kami di tahun 2026,” pungkasnya. (MU)
