Makassar – Sulawesi Selatan kembali membuktikan dominasinya dalam penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025. Hingga Agustus, provinsi ini berhasil menyerap dana KUR mencapai Rp10,4 triliun yang disalurkan kepada 181.419 debitur, atau setara dengan 50,5% dari total penyaluran KUR di kawasan Indonesia Timur.
Pencapaian gemilang ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Indonesia Bagian Timur di Kantor OJK Sulselbar, Makassar, Kamis (28/8/2025).
M. Riza Damanik, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, mengungkapkan bahwa kawasan Indonesia Timur, yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua, menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan dengan total penyaluran Rp20,6 triliun atau 12% dari penyaluran nasional.
“Paling besar Sulawesi Selatan dengan jumlah Rp10 triliun, artinya lebih dari 50 persen dari total Indonesia Timur,” ujar Riza.
Keberhasilan ini tidak lepas dari keaktifan Pemerintah Daerah Sulsel dalam mengunggah calon debitur potensial. Sejak 2016, lebih dari 300 ribu calon debitur telah diupload, dengan 95% di antaranya berhasil melakukan akad kredit.
Dari total penyaluran di kawasan timur, 63,54% mengalir ke sektor produksi, terutama pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.
Data menunjukkan bahwa 177.884 debitur merupakan penerima KUR baru, sementara 104.712 UMKM berhasil graduasi dengan plafon pembiayaan yang lebih besar.
Dalam kompetisi penyaluran KUR di kawasan Sulawesi, Sulawesi Selatan memimpin dengan Rp10,41 triliun untuk 181.419 debitur, disusul Sulawesi Tenggara dengan Rp2,54 triliun untuk 40.266 debitur, dan Sulawesi Tengah sebesar Rp2,21 triliun untuk 37.273 debitur.
BRI Kuasai Pasar, Pemerintah Daerah Jadi Kunci
Dari sisi lembaga penyalur, Bank BRI memimpin dengan penyaluran Rp14,88 triliun, diikuti Bank Mandiri (Rp3,58 triliun) dan BNI (Rp946 miliar).
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah. “Di beberapa daerah, kepala daerah bahkan mewajibkan lurahnya mengusulkan minimal tiga calon debitur potensial. Ini penting supaya penyaluran benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Helvi juga menyoroti tantangan penyaluran KUR tanpa agunan hingga Rp100 juta yang masih dianggap berisiko tinggi perbankan. “Kalau dipaksakan, bank bisa kolaps. Maka harus ada keseimbangan antara keberanian membuka akses dan kehati-hatian menjaga kualitas kredit,” tegasnya.
Kepala OJK Sulselbar Moch Muchlasin menilai koordinasi lintas lembaga sebagai kunci efektivitas program KUR. “Kami ingin memastikan pembiayaan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil,” ucapnya.
OJK tidak hanya berperan mengawasi sektor jasa keuangan, tetapi juga aktif mendukung literasi keuangan agar UMKM semakin paham cara mengakses pembiayaan.
Secara nasional, realisasi penyaluran KUR per Juli 2025 telah mencapai Rp160 triliun dengan sektor pertanian sebagai penerima terbesar, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. (HL)