RastraNews.id, Jakarta – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Komitmen tersebut disampaikan Irwan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (17/7/2026), guna membahas perkembangan pembangunan serta penanganan dampak sosial yang berkaitan dengan proyek strategis nasional di Kabupaten Luwu Timur.
Kedatangan Bupati Luwu Timur beserta rombongan diterima langsung oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian.
Bangun Komunikasi untuk Cegah Konflik
Dalam pertemuan tersebut, Irwan menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus mengedepankan dialog, koordinasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak agar pelaksanaan proyek strategis nasional berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
“Kami mendukung pembangunan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, seluruh prosesnya harus tetap memperhatikan aspek hukum, sosial, dan hak-hak masyarakat yang terdampak,” tegas Irwan.
Ia mengatakan, pemerintah daerah akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, pemerintah pusat, maupun seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan setiap persoalan secara musyawarah dan sesuai aturan.
“Kami akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Irwan menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak proyek pembangunan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap warga memperoleh hak-haknya secara adil sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami akan memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya. Ini menjadi prioritas pemerintah daerah agar seluruh proses pembangunan berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi semua pihak,” katanya.
Menurut Irwan, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Komnas HAM Apresiasi Langkah Pemkab
Sementara itu, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang memilih membangun komunikasi secara langsung dengan Komnas HAM.
Ia menilai langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Terima kasih atas kedatangan Pak Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Kami mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang hadir untuk berdiskusi dan memberikan penjelasan terkait berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat,” ujar Saurlin.
Menurutnya, komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan Komnas HAM menjadi langkah penting dalam mendorong penyelesaian berbagai persoalan pembangunan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
Pastikan Pembangunan Berjalan Berkeadilan
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelaksanaan proyek strategis nasional di Luwu Timur dapat berjalan sesuai prinsip hak asasi manusia, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap sinergi dengan Komnas HAM dapat memperkuat proses penyelesaian berbagai isu sosial yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga investasi dan pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak warga.
Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Jihadin Peruge, Sekretaris Daerah Ramadhan Pirade, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aini Endis Anrika, anggota DPRD Muhammad Iwan, pimpinan OPD terkait, Camat Malili Hasimning, Kepala Desa Harapan Mustakim, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
