Maros, RastraNews.id – Direktur Utama PT Bumi Maros Sejahtera (Perseroda) menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) akhir masa jabatan periode 2023–2026 dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Kamis (23/7/2026).
RUPS tersebut dipimpin langsung Bupati Maros Chaidir Syam selaku Kuasa Pemegang Saham Pengendali.
Kegiatan itu turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Komisaris PT Bumi Maros Sejahtera serta sejumlah pemangku kepentingan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Maros. Rapat berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Maros.
Dalam laporan yang disampaikan, jajaran direksi memaparkan perjalanan transformasi perusahaan sejak awal periode kepemimpinan 2023.
Saat memasuki masa jabatan pada 27 Juli 2023, PT Bumi Maros Sejahtera menghadapi kondisi berat dengan keterbatasan hampir di seluruh aspek.
Perusahaan saat itu belum memiliki modal kerja yang siap digunakan, masih dibayangi kewajiban utang operasional sebelumnya, serta belum mempunyai aset produktif yang mampu menciptakan pemasukan secara langsung.
Direktur Utama PT Bumi Maros Sejahtera, Saharuddin Ridwan, mengatakan kondisi tersebut membuat manajemen harus mengambil langkah strategis untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan.
“Kami harus masuk dalam strategi survival mode melalui konsolidasi menyeluruh. Tanpa dukungan penyertaan modal dari APBD, kami memilih pendekatan bisnis capital-light dengan mengandalkan kemitraan strategis, efisiensi operasional, serta penguatan tata kelola perusahaan yang baik,” ujarnya.
Menurut Saharuddin, langkah pembenahan tersebut dilakukan untuk membangun fondasi perusahaan agar lebih sehat dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
Bupati Maros Chaidir Syam mengapresiasi upaya jajaran direksi yang dinilai berhasil melakukan penyelamatan dan perbaikan kinerja BUMD di tengah keterbatasan dukungan modal pemerintah daerah.
“Memimpin BUMD yang berada dalam kondisi tanpa modal kerja APBD dan harus menyelesaikan beban masa lalu tentu bukan pekerjaan mudah. Capaian opini WTP serta keberhasilan mencatatkan laba pada 2025 menunjukkan adanya komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel,” kata Chaidir.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Maros menerima sekaligus mengesahkan laporan pertanggungjawaban tersebut.
Sementara itu, Plt Komisaris PT Bumi Maros Sejahtera, M Takdir, menilai perbaikan sistem pengelolaan perusahaan selama periode tersebut menjadi catatan positif.
Ia menyebut direksi telah menjalankan fungsi pengawasan dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan secara konsisten.
“Dari sisi pengawasan, terlihat adanya peningkatan kualitas tata kelola yang signifikan. Berbagai rekomendasi telah ditindaklanjuti, mulai dari penataan administrasi aset hingga pengendalian biaya operasional,” jelasnya.
Ia berharap fondasi tata kelola perusahaan yang telah dibangun, termasuk pencapaian opini WTP, dapat menjadi modal bagi kepengurusan berikutnya untuk melanjutkan pengembangan bisnis perusahaan.
Selama periode 2023–2026, PT Bumi Maros Sejahtera mencatat sejumlah peningkatan kinerja.
Dari sisi tata kelola keuangan, perusahaan berhasil memperbaiki kualitas laporan keuangan yang sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2023 dan 2024, menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Erfan & Rakhmawan untuk laporan keuangan tahun 2025.
Dari sisi finansial, perusahaan membukukan total pendapatan sebesar Rp4,36 miliar selama periode 2023–2026.
Meski masih harus menghadapi dampak beban operasional masa lalu, PT Bumi Maros Sejahtera berhasil mencatat laba bersih Rp153,5 juta pada 2025 serta mempertahankan arus kas operasional positif sebesar Rp787,6 juta.
