RastraNews.id, Makassar – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, memperkuat pengawasan pembangunan dengan belajar dari sistem pengendalian pemanfaatan ruang yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar.

Langkah itu dilakukan melalui kunjungan studi komparasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju Tengah ke Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar, Jumat (30/10/2026).

Fokus kunjungan tersebut adalah pembahasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR), termasuk mekanisme pengawasan, penanganan pelanggaran, hingga tindakan terhadap bangunan yang tidak sesuai ketentuan.

Rombongan dipimpin Kepala Dinas PUPR Mamuju Tengah, Ir. Usman, S.T., M.M., dan diterima Sekretaris Distaru Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, S.E., didampingi Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan, Aguz Mulia, S.STP., M.Si., di ruang rapat Distaru Makassar.

Usman menjelaskan, Makassar dipilih sebagai lokasi studi komparasi karena dinilai telah menjalankan proses perizinan pembangunan secara terintegrasi, mulai dari administrasi, pengawasan hingga penindakan.

Menurutnya, Mamuju Tengah saat ini tengah mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih maju dan merata. Namun, percepatan pembangunan harus diikuti sistem pengawasan yang memadai agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan.

“Kami perlu mengetahui kiat-kiat apa yang perlu kami lakukan dalam pengawalan dan pengawasan pembangunan tersebut,” jelas Usman.

Menanggapi hal itu, Aguz Mulia memaparkan sistem pengawasan lapangan yang diterapkan Distaru Makassar. Pengawasan dilakukan setiap hari melalui petugas yang tersebar di lima zona dan menjangkau 14 kecamatan.

Setiap kecamatan diawasi tiga hingga empat petugas. Mereka menjadi ujung tombak pemantauan berbagai kegiatan pembangunan, baik untuk kegiatan berusaha maupun nonberusaha.

Aguz mengakui, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pembangunan yang tidak memiliki izin atau menggunakan izin yang tidak sesuai dengan kegiatan di lapangan.

Terhadap pelanggaran tersebut, Distaru Makassar menerapkan tahapan penindakan. Pemilik bangunan terlebih dahulu diberikan teguran pertama. Jika tidak diindahkan, dilanjutkan dengan teguran kedua. Apabila tetap tidak ada kepatuhan, pemerintah dapat mengambil tindakan tegas berupa penyegelan.

Menurut Aguz, pembangunan memang penting untuk mendorong perkembangan wilayah, menarik investasi, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, pertumbuhan tersebut harus berjalan seiring dengan pengawasan agar pemanfaatan ruang tidak menyimpang dari ketentuan.

Sementara itu, Sekretaris Distaru Makassar Andi Zainal Abidin Takko mengapresiasi kunjungan jajaran PUPR Mamuju Tengah. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ruang pertukaran informasi dua arah, bukan sekadar kunjungan formal antarlembaga.

Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai aturan pemanfaatan ruang dan pembangunan.

Kepala Dinas PUPR Mamuju Tengah, Usman, menyampaikan terima kasih atas sambutan dan materi yang diberikan. Ia berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi bekal untuk memperkuat tata kelola pembangunan di Mamuju Tengah, khususnya pada aspek administrasi, pengawasan, dan penindakan.

Studi komparasi ini menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak cukup hanya dengan menghadirkan proyek infrastruktur. Kepatuhan terhadap tata ruang dan pengawasan yang konsisten juga menjadi faktor penting agar pembangunan berjalan tertib dan berkelanjutan.