RastraNews.id, Bone — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mendorong penguatan profesionalisme pengawas pemilu di Kabupaten Bone, khususnya dalam manajemen kasus dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), agar pengawasan pemilu berjalan akuntabel dan berbasis fakta lapangan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, saat melakukan kunjungan kerja dan monitoring di Kabupaten Bone, Kamis (5/2).
Ia menegaskan kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya memetakan persoalan riil di lapangan untuk dibawa dan diperjuangkan hingga tingkat nasional.
Menurut Mardiana Rusli, yang akrab disapa Ana Rusli, inti kewenangan Bawaslu terletak pada penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilu.
Karena itu, penguatan kapasitas teknis pengawas, mulai dari pencatatan pelanggaran hingga penyusunan resume kasus, menjadi hal mutlak meski jumlah personel terbatas.
“Secara kelembagaan, kapasitas kita sudah sangat baik. Namun penguatan manajemen kasus, konsolidasi teknis, serta pengarsipan harus terus diperkuat karena Bawaslu adalah lembaga administratif yang menuntut pertanggungjawaban transparan,” tegas Ana Rusli.
Ia juga menaruh perhatian khusus pada peningkatan kualitas SDM internal, termasuk pengawas perempuan, agar berani mengambil peran strategis lintas divisi, seperti kehumasan, analisis hukum, hingga pengelolaan isu digital.
“Usia bertambah, skill juga harus bertambah. Tantangan baru harus dicoba agar kualitas pengawasan semakin meningkat,” ujarnya.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Alwi, menyampaikan bahwa kondisi kerja di jajarannya saat ini berjalan kondusif dan produktif.
Ia menyebut konsolidasi demokrasi di Bone dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Kami aktif merangkul mahasiswa, media, dan stakeholder lainnya melalui diskusi-diskusi demokrasi yang menjadi program unggulan Bawaslu Bone,” ungkap Alwi.
Selain itu, Alwi menegaskan pihaknya terus mengawal isu-isu strategis, termasuk pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui koordinasi berkelanjutan dengan pihak terkait.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Bone, Kamridah Habe, menyoroti tantangan pengawasan di ruang digital yang kian kompleks. Ia menilai pertarungan narasi di media membutuhkan SDM pengawas yang tidak hanya cukup secara jumlah, tetapi juga mumpuni secara kualitas.
“Kami merekomendasikan adanya dukungan peningkatan kapasitas pengawas, khususnya untuk menghadapi dinamika pengawasan di media dan ruang digital,” pungkasnya. (*)
