RastraNews.id, Makassar — Persoalan banjir di Kecamatan Manggala menjadi salah satu sorotan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Makassar.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, menilai upaya penanganan banjir perlu diperkuat melalui pelebaran sungai hingga pembangunan waduk sebagai solusi jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Supratman usai menghadiri Musrenbang RKPD Pemkot Makassar yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Jalan AP Pettarani, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, pemaparan Wali Kota Makassar terkait empat prioritas pembangunan dinilai sudah cukup komprehensif.
Ia juga menilai sejumlah poin yang disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan turut menyoroti persoalan klasik yang selama ini dihadapi wilayah Manggala, seperti banjir dan pengelolaan persampahan.
“Kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan Pak Wali Kota dan Pak Gubernur, saya pikir sudah cukup komplit. Terutama untuk kami yang di Manggala, karena hampir separuh yang disampaikan Pak Gubernur menyangkut pengembangan untuk mengatasi persoalan klasik seperti banjir dan persampahan,” ujar Supratman.
Ia menegaskan DPRD Makassar pada prinsipnya akan mendukung seluruh program Pemerintah Kota Makassar selama kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pasti kita akan men-support. Apa yang menjadi program pemerintah kota yang betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat dan lingkungan tentu kita dukung,” katanya.
Meski demikian, Supratman menegaskan DPRD tetap akan mengkritisi apabila ada kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
“Kalau misalnya bertentangan dengan kepentingan masyarakat, tentu kita akan bantah. Kalau tidak cocok untuk masyarakat, jangan kita laksanakan,” tegasnya.
Terkait solusi banjir di Manggala, Supratman menyebut salah satu langkah yang disampaikan adalah pelebaran sungai serta perbaikan sejumlah infrastruktur aliran air yang terhubung hingga ke Sungai Tallo.
Menurutnya, jika pelebaran sungai dan perbaikan infrastruktur tersebut dapat direalisasikan, maka potensi banjir di wilayah Manggala diperkirakan tidak akan separah sebelumnya.
“Kalau pelebaran sungai itu terlaksana dan beberapa infrastruktur diperbaiki, saya pikir banjir di Manggala tidak akan separah yang kemarin, karena air akan langsung mengalir ke Sungai Moncongloe yang tembus ke Sungai Tallo,” jelasnya.
Selain itu, Supratman juga mengusulkan pembangunan waduk di kawasan sekitar Blok 10 Manggala sebagai solusi tambahan untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.
Ia menilai kawasan tersebut memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk dijadikan lokasi waduk, mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan area persawahan yang sering tergenang banjir dan kurang optimal dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kalau menurut saya, sebaiknya ada waduk di sekitar Blok 10. Di situ lahannya cukup luas, sekitar 40 hektare. Karena sifat air pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah, maka kita buat tempat penampungan air di situ,” ujarnya.
Menurutnya, air yang tertampung di waduk tersebut nantinya dapat dialirkan kembali ke sejumlah sungai untuk mengurangi potensi genangan di wilayah permukiman warga.
Selain isu banjir, Supratman juga menyinggung pentingnya perencanaan pembangunan yang dilakukan sejak awal tahun anggaran, khususnya untuk proyek infrastruktur seperti jalan, drainase, maupun pengaspalan.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan proyek tidak menumpuk di akhir tahun karena berpotensi menimbulkan persoalan administratif hingga hukum apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Kalau pekerjaan dilaksanakan sekarang dan ada masalah masih bisa diperbaiki. Tapi kalau dilakukan di akhir tahun, begitu ada masalah bisa menjadi persoalan tahun berikutnya dan bahkan berpotensi masuk ranah hukum karena sudah melewati tahun anggaran,” katanya.
Lebih jauh, Supratman juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pokok pikiran (pokir) DPRD dan reses anggota dewan, terdapat dua isu utama yang paling banyak disampaikan masyarakat, yakni infrastruktur dan perekonomian.
Menurutnya, kedua sektor tersebut menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat Makassar saat ini.
“Yang paling utama dari aspirasi masyarakat itu infrastruktur dan perekonomian. Pendidikan dan kesehatan relatif sudah berjalan baik melalui dinas terkait,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang baik harus dibarengi dengan penguatan ekonomi masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh.
“Karena percuma juga kalau infrastrukturnya bagus tetapi ekonominya tidak bagus. Jadi dua hal ini harus berjalan bersama,” pungkasnya. (mu)
