Rastranews.id, Makassar-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kembali menjadi sorotan publik usai ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia.
Penunjukan ini diumumkan langsung oleh Presiden Pemuda Masjid Dunia, Said Aldi Al Idrus, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Penunjukan Bahlil sontak menuai reaksi keras dari masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan kelayakan Bahlil menempati posisi tersebut, mengingat rekam jejaknya yang dianggap penuh kontroversi.
Salah satu kebijakan yang menuai kritik adalah larangan penjualan elpiji 3 kilogram bersubsidi di tingkat pengecer.
Sejak 1 Februari 2025, masyarakat hanya diperbolehkan membeli gas melon ini melalui pangkalan resmi milik Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Kebijakan ini dianggap menyulitkan masyarakat kecil, terutama yang tinggal jauh dari akses pangkalan resmi.
Tak hanya itu, nama Bahlil juga pernah viral usai tersebar foto dirinya menikmati whiskey mewah merek Hibiki 21 Year Old. Minuman asal Jepang tersebut diketahui bernilai sekitar Rp29,5 juta per botol.
Dalam foto yang beredar, Bahlil tampak bersantai sambil menikmati whiskey dan kacang kulit, yang kemudian menuai kritik tajam dari warganet.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, K.H. Muhammad Said Abdul Samad, angkat bicara.
Ia menekankan bahwa sosok yang memimpin urusan masjid haruslah memiliki keimanan dan integritas yang kuat.
“Pengurus masjid mestinya bukan orang sembarangan. Tentunya yang mengurus itu adalah orang-orang yang juga beriman dengan keimanan yang baik,” ujar Said saat diwawancarai, Kamis (1/9/2025).
Ia mengutip isi Al-Qur’an dalam Surat At-Taubah yang menyebut bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan hanya takut kepada Allah.
“Kalau seseorang umpamanya terang-terangan minum bir yang mahal harganya, membuat kebijakan yang membikin rakyat apalagi umat Islam tidak senang, maka itu dipertanyakan juga,” tegas Said.
Ia menambahkan, jika jabatan tersebut hanya dijadikan sebagai alat politik, maka orang tersebut tidak memiliki hak untuk mengembannya.
“Kalau ada hal untuk tidak setuju, yah tidak setuju. Tidak sembarangan orang mengurusnya,” tambahnya.
Menurutnya, apabila seseorang tidak menaati petunjuk Allah lalu diberikan jabatan, maka bisa jadi jabatan itu tidak diridhai Allah dan tidak akan berlangsung lama.(JY)