Rastranews.id, Bandung – Kondisi Asrama Mahasiswa Sulawesi Selatan (Sulsel) LONTARA yang berada di Bandung, Jawa Barat, kian memprihatinkan.
Bangunan yang telah lama menjadi rumah kedua bagi mahasiswa asal Sulsel itu kini mengalami kerusakan berat.
Sementara belum ada sentuhan perhatian dari Pemprov Sulsel pada bangunan yang terletak di Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung itu.
Ketua Asrama LONTARA, Muhammad Azhar Abdillah, mengungkapkan bahwa sejak 2020 perbaikan bangunan dilakukan secara swadaya oleh mahasiswa, tanpa dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulsel sebagai pemilik aset.
“Banyak bagian yang rusak dan yang memperbaiki selama ini ya anak-anak sendiri, pakai uang kas,” ujarnya kepada Rastranews, Rabu (26/11/2025) malam.
Selain perbaikan, beban rutin seperti listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya juga berasal dari patungan mahasiswa penghuni asrama.
Bahkan, pajak bumi bangunannya (PBB) kini menunggak hingga Rp 99.394.649.
“Pajak itu sekarang sudah terkumpul sekitar 99 juta. Masa itu uang anak-anak mahasiswa kasihan harus dikumpul untuk bayar pajak,” tambah Azhar.
Masalah yang paling mengkhawatirkan berada di bagian belakang asrama, tepatnya di bawah area kamar mandi dan dapur.
Lokasi tersebut terus mengalami abrasi akibat aliran air dari saluran pembuangan.
“Di belakang asrama itu sudah abrasi. Lubang-lubangnya sampai keluar. Fondasinya dibuat ulang karena terus tergerus air. Kalau hujan deras, itu tinggal menunggu waktu saja runtuh,” jelasnya.
Azhar menilai persoalan berlarut ini bermula dari ketiadaan kantor penghubung Pemprov Sulsel di Bandung.
Selama ini, semua pengajuan permohonan bantuan asrama selalu dialihkan ke kantor penghubung Sulsel yang ada di Jakarta.
“Tidak ada kantor penghubung Pemprov Sulsel di Bandung. Jadi kalau kita ajukan ke provinsi, pasti dilempar ke kantor penghubung di Jakarta. Sementara anggarannya sudah dialokasikan untuk Jakarta, bukan Bandung,” katanya.
Menurutnya, situasi itu membuat mahasiswa di Bandung seolah tidak masuk dalam radar perhatian pemerintah daerah.
Pengurus asrama disebut telah mengajukan proposal perbaikan hampir tiap tahun.
Namun, semua proposal termasuk dokumen terbaru tahun 2025, tak pernah mendapat respons positif.
Proposal terakhir, kata Azhar, ditujukan kepada Biro Aset Pemprov Sulsel.
“Proposal itu tiap tahun kita bikin, tapi selalu ditolak,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, pihaknya memiliki seluruh dokumen pendukung seperti data mahasiswa aktif, data kerusakan bangunan, hingga rincian tunggakan pajak.
Lebih jauh, Azhar berharap Pemprov Sulsel tidak hanya fokus pada mahasiswa di Jogja atau Jakarta.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa Sulsel di Bandung pun membutuhkan perhatian yang sama, terlebih banyak di antaranya yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Di Bandung juga ada putra daerah. Banyak yang kurang mampu, mereka paksa kuliah di sana, dan asrama ini rumah kedua buat mereka,” ujarnya.
Ia meminta agar pemerintah provinsi segera turun tangan, termasuk membantu penyelesaian pajak dan menindaklanjuti kerusakan bangunan yang berpotensi membahayakan penghuni.
“Paling tidak pemerintah bisa melirik keberadaan kita. Jangan semua dibebankan ke mahasiswa lagi,” tegas Azhar. (MA)
