“Di belakang asrama itu sudah abrasi. Lubang-lubangnya sampai keluar. Fondasinya dibuat ulang karena terus tergerus air. Kalau hujan deras, itu tinggal menunggu waktu saja runtuh,” jelasnya.
Azhar menilai persoalan berlarut ini bermula dari ketiadaan kantor penghubung Pemprov Sulsel di Bandung.
Selama ini, semua pengajuan permohonan bantuan asrama selalu dialihkan ke kantor penghubung Sulsel yang ada di Jakarta.
“Tidak ada kantor penghubung Pemprov Sulsel di Bandung. Jadi kalau kita ajukan ke provinsi, pasti dilempar ke kantor penghubung di Jakarta. Sementara anggarannya sudah dialokasikan untuk Jakarta, bukan Bandung,” katanya.
Menurutnya, situasi itu membuat mahasiswa di Bandung seolah tidak masuk dalam radar perhatian pemerintah daerah.
Pengurus asrama disebut telah mengajukan proposal perbaikan hampir tiap tahun.
Namun, semua proposal termasuk dokumen terbaru tahun 2025, tak pernah mendapat respons positif.
Proposal terakhir, kata Azhar, ditujukan kepada Biro Aset Pemprov Sulsel.
“Proposal itu tiap tahun kita bikin, tapi selalu ditolak,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, pihaknya memiliki seluruh dokumen pendukung seperti data mahasiswa aktif, data kerusakan bangunan, hingga rincian tunggakan pajak.
Lebih jauh, Azhar berharap Pemprov Sulsel tidak hanya fokus pada mahasiswa di Jogja atau Jakarta.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa Sulsel di Bandung pun membutuhkan perhatian yang sama, terlebih banyak di antaranya yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Di Bandung juga ada putra daerah. Banyak yang kurang mampu, mereka paksa kuliah di sana, dan asrama ini rumah kedua buat mereka,” ujarnya.
Ia meminta agar pemerintah provinsi segera turun tangan, termasuk membantu penyelesaian pajak dan menindaklanjuti kerusakan bangunan yang berpotensi membahayakan penghuni.
“Paling tidak pemerintah bisa melirik keberadaan kita. Jangan semua dibebankan ke mahasiswa lagi,” tegas Azhar. (MA)
