RastraNews.id, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), turun langsung meninjau proses pembebasan lahan proyek jembatan kembar Barombong di Kecamatan Tamalate, Selasa (7/4/2026).
Peninjauan ini untuk memastikan tahapan berjalan sesuai target dan status lahan clear and clean.
Munafri menegaskan, percepatan pembebasan lahan menjadi kunci utama sebelum pembangunan fisik dimulai. Pemerintah Kota Makassar menargetkan proses tersebut rampung paling lambat Juni 2026.
“Hari ini kami melihat langsung progres pembebasan lahan agar proyek jembatan Barombong bisa segera berjalan dan mengurai kemacetan,” ujarnya.
Pemkot Makassar telah membentuk tim pengadaan tanah, menunjuk tim appraisal untuk menentukan nilai ganti rugi, serta melakukan verifikasi menyeluruh terhadap legalitas kepemilikan lahan warga.
Tahapan dilakukan sistematis, mulai dari penentuan titik koordinat, negosiasi dengan pemilik lahan, hingga pembayaran ganti rugi.
Appi juga memastikan koordinasi intensif terus dilakukan bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan guna menyelaraskan titik pembangunan dengan desain akhir proyek.
“Koordinat pembangunan harus sesuai desain dari provinsi agar tidak ada kendala saat konstruksi,” jelasnya.
Secara keseluruhan, luas lahan yang akan dibebaskan diperkirakan kurang dari 3 hektare dengan panjang jembatan sekitar 800 meter. Pembiayaan pembebasan lahan bersumber dari APBD Kota Makassar.
Proyek ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, mulai dari Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hingga Balai Jalan Nasional. Bahkan aparat penegak hukum turut dilibatkan untuk memastikan proses berjalan aman dan bebas dari persoalan hukum.
Appi menegaskan, peran Pemkot dalam proyek ini adalah sebagai pendukung, khususnya dalam penyediaan lahan sebagai fondasi pembangunan.
“Kota menjadi supporting dalam pembebasan lahan. Target kami selesai Juni agar pembangunan bisa segera dilanjutkan,” katanya.
Setelah pembebasan lahan rampung, pembangunan fisik jembatan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dukungan pemerintah pusat.
Proyek jembatan kembar Barombong ini juga telah masuk dalam daftar prioritas Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga diharapkan segera terealisasi.
Kehadiran infrastruktur ini diyakini menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan serta memperkuat konektivitas wilayah barat dan selatan Makassar yang terus berkembang. (mu)
