Rastranews.id, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) menegaskan bahwa integritas pimpinan SKPD menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan Kota Makassar periode 2026–2029.
Ia menekankan, integritas tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan hukum semata, melainkan harus diwujudkan melalui kepemimpinan yang sadar risiko dan berdampak nyata bagi organisasi serta pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan Appi dalam kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur bertema Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsif, yang digelar di Hotel Aston Makassar, Selasa (23/12/2025).
Kegiatan ini diikuti jajaran pimpinan SKPD dan menghadirkan Pimpinan KPK RI Johanis Tanak sebagai narasumber utama.
“Integritas bukan soal diawasi atau tidak. Integritas justru diuji ketika kita punya kesempatan,” tegas Appi.
Appi menyatakan, agenda strategis Makassar 2026–2029 membutuhkan birokrasi dengan pengendalian diri kuat, berani menutup zona abu-abu, serta membangun sistem yang mencegah penyimpangan, bukan sekadar menghukum pelanggaran.
Ia secara terbuka meminta seluruh SKPD meninggalkan budaya lama birokrasi yang rawan korupsi, seperti pengambilan keputusan informal tanpa jejak akuntabilitas, pelaksanaan program “asal jalan”, hingga ketergantungan pada relasi personal yang memicu konflik kepentingan.
“Budaya mengejar serapan dengan markup, kualitas rendah, dan loyalitas personal di atas sistem adalah pintu masuk abuse of power. Ini harus dihentikan,” tegasnya.
Appi juga menekankan pentingnya self control leadership bagi kepala OPD.
Ia menyebut lima prinsip utama yang wajib dijalankan, yakni menahan diskresi berlebihan, berani menolak tekanan eksternal, memisahkan kepentingan jabatan dan pribadi, menjauhi zona abu-abu meski aman secara politik, serta konsisten pada proses yang benar.
Selain itu, ia memetakan titik rawan korupsi di level OPD, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pelayanan publik, pengelolaan hibah dan bansos, hingga manajemen SDM seperti mutasi, honorarium, dan TPP.
“OPD harus tahu di mana godaan paling besar. Di situlah kontrol diperkuat. Itulah rem dan gas pemerintahan kita,” jelasnya.
Untuk periode 2026–2029, Appi menegaskan lima strategi utama, yakni penerapan pemerintahan berbasis risiko, kewajiban jejak digital pada setiap keputusan strategis, penegakan etika jabatan sebagai standar kerja, pengakhiran pola one man show, serta penguatan prinsip tone from the top tanpa toleransi terhadap penyimpangan.
“Itulah alasan kita mengundang KPK hari ini. Kita ingin pemerintahan ini berjalan cepat, bersih, dan tidak bernoda,” tandas Appi.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang transparan akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
“Jika pelayanan publik maksimal, itu tanda sistem berjalan baik. Dan semuanya berawal dari integritas,” pungkasnya. (MU)
