RastraNews.id, Makassar— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka peluang kerja sama pengembangan transportasi umum massal melalui skema Buy The Service (BTS) bersama .
Hal itu disampaikan Munafri saat menerima audiensi jajaran perusahaan yang dipimpin Direktur Utama Teddy Rusly, Senin (18/5/2026), terkait pengembangan sistem angkutan umum massal di Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan kebutuhan mendesak menghadirkan transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang menjadi salah satu penyebab kemacetan.
Menurutnya, Makassar membutuhkan sistem transportasi yang mampu menghubungkan kawasan pendidikan dan pusat aktivitas masyarakat.
Munafri mencontohkan konsep koridor bus yang menghubungkan kawasan Terminal Daya hingga Malengkeri dengan jalur kampus seperti Universitas Cokroaminoto Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makassar, hingga Universitas Muhammadiyah Makassar.
“Nah, coba bayangkan kalau kita dari Daya, keluar sudah banyak kampus-kampus. Itu jalur mahasiswa yang menurut saya sangat hidup dan memungkinkan untuk kita kerja,” ujar Munafri.
Ia menambahkan, sistem bus kota tersebut juga harus terintegrasi dengan moda transportasi yang telah ada, termasuk angkutan umum atau pete-pete sebagai feeder.
Menurut Munafri, pola transportasi di Makassar selama ini belum tertata karena angkutan umum yang seharusnya menjadi penghubung justru menjadi moda utama. Kondisi itu membuat masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi.
“Karena sarana transportasinya tidak nyaman, masyarakat akhirnya beralih ke kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi inilah yang membuat macet,” katanya.
Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, tidak ingin membangun sistem transportasi tanpa perhitungan matang. Karena itu, ia mendorong kolaborasi dengan operator yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan transportasi massal.
Munafri juga menawarkan skema investasi berbagi hasil, termasuk membuka peluang subsidi melalui APBD agar tarif tetap terjangkau masyarakat.
“Bikinkan saya sistem di mana saya bisa masuk juga subsidi APBD saya. Kita hitung betul berapa besar subsidi yang bisa diberikan supaya layanan transportasi di Makassar ini berubah,” jelasnya.
Meski demikian, Munafri menegaskan seluruh rencana tersebut harus didahului kajian dan regulasi yang matang agar pelaksanaannya aman dan akuntabel. (*)
