RastraNews.id, Makassar— Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,26 triliun.

‎Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (30/9/2026).
‎
‎Dalam APBD Perubahan 2026, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,26 triliun, sementara pendapatan daerah diproyeksikan Rp4,56 triliun. Nilai APBD Perubahan tersebut meningkat sekitar Rp80 miliar dibandingkan APBD pokok.
‎
‎Sementara itu, tambahan pembiayaan netto sebesar Rp699,85 miliar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
‎
‎Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan belanja pemerintah dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
‎
‎“APBD ini diharapkan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Itulah gunanya ada anggaran perubahan ini untuk memastikan fit-nya antara kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat yang bisa disupport oleh pemerintah,” ujar Munafri.
‎
‎Usai APBD Perubahan disahkan, Munafri meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan memaksimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
‎
‎Ia menargetkan realisasi belanja dapat menembus lebih dari 95 persen.
‎
‎“Setelah perubahan ini ada terkoreksi anggaran, mereka (OPD) harus memaksimalkan. Kita punya komitmen bersama-sama untuk memberikan kepastian terhadap realisasi belanja di atas 95 persen,” tegasnya.
‎
‎Munafri mengatakan, capaian serapan anggaran akan terus dipantau melalui monitoring dan evaluasi (monev). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program yang telah dianggarkan benar-benar terealisasi hingga akhir tahun anggaran.
‎
‎“Inilah gunanya kita terus melakukan monev untuk memastikan serapan belanja itu bisa maksimal sampai di penghujung tahun,” katanya.
‎
‎Munafri juga mengapresiasi DPRD Makassar atas proses pembahasan Perubahan KUA-PPAS hingga Ranperda Perubahan APBD 2026.
‎
<span;>‎Menurutnya, pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif penting untuk memastikan anggaran yang ditetapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, berharap APBD Perubahan 2026 semakin memperkuat program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
‎
‎“Kita berharap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dapat semakin memperkuat program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Tentunya, seluruh prosesnya harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (*)