Maros, RastraNews.id – Kabupaten Maros mencatatkan kinerja terbaik dalam realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Sulawesi Selatan hingga akhir Juli 2026.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, tingkat realisasi pendapatan APBD Maros telah mencapai 52,58 persen.
Capaian tersebut menempatkan Maros sebagai daerah dengan persentase pendapatan tertinggi dibandingkan 24 kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Persentase tersebut juga berada jauh di atas rata-rata capaian realisasi pendapatan daerah se-Sulawesi Selatan yang tercatat sebesar 41,07 persen.
Bupati Maros Chaidir Syam menyambut positif capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan itu tidak lepas dari kerja sama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Maros, terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tetap mampu menjaga performa keuangan meski berada dalam situasi efisiensi anggaran.
“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Maros. Di tengah efisiensi anggaran, kita tetap mampu menjaga kinerja pendapatan daerah. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Chaidir, Minggu (26/7/2026).
Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi yang ada tanpa memberikan tekanan kepada masyarakat.
Dalam daftar realisasi pendapatan APBD se-Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada di posisi kedua dengan capaian 52,39 persen. Kemudian disusul Kabupaten Sinjai sebesar 51,75 persen.
Selanjutnya, Kota Parepare mencatat realisasi 50,92 persen, Kabupaten Bulukumba 50,47 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 50,15 persen.
Sementara Kota Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan mencatat realisasi pendapatan sebesar 48,85 persen.
Kepala Bapenda Kabupaten Maros M Ferdiansyah mengatakan capaian tersebut menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja hingga akhir tahun anggaran.
Ia menyebut, dalam kondisi efisiensi anggaran, pendapatan daerah terutama PAD menjadi salah satu penopang utama keberlangsungan program pemerintah.
“Di tengah efisiensi, tulang punggung keuangan daerah berada pada realisasi pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah. Ini menjadi motivasi agar kita terus bekerja sehingga pendapatan APBD Maros dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah daerah masih mencatat realisasi pendapatan di bawah rata-rata provinsi. Kabupaten Takalar berada di angka 47,08 persen, Bone 45,40 persen, Luwu Utara 44,67 persen, Pinrang 42,51 persen, sementara Gowa tercatat baru mencapai 27,78 persen.
Data tersebut menunjukkan hanya beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang berhasil mencapai realisasi pendapatan di atas 50 persen hingga akhir Juli 2026. Kabupaten Maros menjadi daerah dengan capaian tertinggi.
Pemaparan data realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sulawesi Selatan disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar melalui Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026). []
