Rastranews.id, Luwu Utara – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Luwu Utara.
Penyerahan dokumen strategis ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Luwu Utara, Jumal Lussa, kepada Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD.
Dalam sambutannya, Karemuddin menegaskan bahwa penyerahan Ranperda Perubahan APBD merupakan tahapan strategis dalam siklus keuangan daerah.
“Penyerahan Ranperda Perubahan APBD ini mencerminkan sinergi dan komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah. Rapat ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai arah kebijakan anggaran daerah di masa mendatang,” ujarnya.
Perubahan APBD 2025 ini dilakukan sebagai respons atas dinamika fiskal. Salah satu penyesuaian signifikan adalah pada pos pendapatan.
Terjadi pengurangan total sebesar Rp71,03 miliar (4,83% dari APBD pokok) yang bersumber dari tiga pos: Dana Alokasi Umum (DAU) Special Grant Infrastruktur yang menjadi nihil (semula Rp52,47 miliar), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur yang juga nihil (semula Rp26,38 miliar), dan penambahan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp22,62 miliar yang sebelumnya tidak dianggarkan.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terjadi penurunan sebesar Rp15,29 miliar (10,72%) dari anggaran semula Rp142,68 miliar menjadi Rp127,38 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer juga menyesuaikan dari Rp1,308 triliun menjadi Rp1,253 triliun, atau turun Rp55,74 miliar (4,26%).
Usai penyerahan, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda Pemandangan Umum dari seluruh fraksi. Keenam fraksi di DPRD Luwu Utara menyampaikan pandangannya, yaitu Fraksi Partai Golkar (Drs. Basir), Fraksi Nasdem (H. Mahfud Yunus), Fraksi Partai Gerindra (I Wayan Suta), Fraksi Partai Demokrat (Elvis), Fraksi PKB (Suaib Saing), dan Fraksi PAN (Syaifuddin).
Perubahan anggaran ini diharapkan dapat mengalokasikan dana secara lebih efisien dan tepat sasaran untuk pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. (HL)