Rastranews.id, Makassar – Menghadapi realitas tantangan fiskal, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan 2025.
Namun, langkah efisiensi ini tidak sedikit pun menggeser komitmen pemerintah pada program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung secara virtual dengan DPRD Kota Makassar, Rabu (3/8/2025).
“Kami melakukan penajaman prioritas dan berhemat di sektor tertentu, tetapi pembangunan untuk rakyat tidak boleh berhenti. Target kami adalah efisiensi yang cerdas, tanpa mengorbankan kesejahteraan warga,” tegas Munafri dari Kantor Balai Kota Makassar.
Kebijakan ini diambil menyusul koreksi proyeksi Pendapatan Daerah. Dari yang semula ditargetkan Rp5,384 triliun pada APBD Pokok, angka tersebut disesuaikan menjadi Rp4,898 triliun.
Artinya, terjadi penurunan sebesar Rp485 miliar (9,02%). Penurunan ini terutama bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdampak kebijakan pemerintah pusat mengenai subsidi listrik 50% yang memengaruhi Pajak Penerangan Jalan (PJBTT), serta penyesuaian dari transfer pemerintah provinsi.
Strategi yang diambil Pemkot adalah melakukan efisiensi secara selektif. Meski anggaran secara keseluruhan dipangkas, program-program unggulan yang menjadi ujung tombak kesejahteraan warga justru dijamin kelangsungannya.
Program prioritas yang tidak terdampak pengurangan tersebut antara lain:
* Universal Health Coverage (UHC) untuk jaminan kesehatan menyeluruh.
* Pemberian Seragam Sekolah Gratis untuk meringankan beban ekonomi keluarga.
* Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kesehatan, khususnya yang bertugas di wilayah kepulauan.
* Penguatan UMKM dan program Urban Farming untuk mendorong kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan.
* Pembangunan Fasilitas Dasar seperti puskesmas dan sekolah.
* Makassar Creative Hub dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Justru, penghematan kami lakukan pada pos-pos yang tidak langsung berdampak pada pelayanan publik,” jelas Munafri.
Belanja Modal dipangkas signifikan sebesar 33,64% (Rp496,83 miliar), terutama untuk proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan solar panel, pengadaan motor sampah listrik, dan kawasan Karebosi yang diperkirakan sulit tuntas pada tahun 2025.
Sementara itu, Belanja Operasional yang mendukung jalannya program prioritas hanya berkurang sangat tipis, 0,69%.
Komitmen Sinergi dengan DPRD
Dalam paparannya, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas masukan dan pandangan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD Kota Makassar.
Ia menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif adalah kunci keberhasilan mengelola anggaran di tengah situasi yang menantang.
“Pengelolaan keuangan daerah yang prudent dan efektif mustahil dilakukan sendiri. Sinergi dan pengawasan bersama dari DPRD sangat kami butuhkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran rakyat benar-benar bekerja optimal untuk membangun Makassar yang lebih sejahtera,” tutup Munafri.(HL)