Rastranews.id, Palu — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan perencanaan berbasis data mulai tahun ini. Langkah tersebut ditegaskan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran dan tidak lagi bersifat tambal sulam.
Penegasan itu disampaikan Anwar saat penandatanganan kinerja 100 hari kerja kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di halaman Kantor Gubernur, Palu, Jumat (20/2/2026).
“Kita harus akui perencanaan daerah ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih banyak yang bias, disebabkan data yang tidak lengkap,” kata Anwar.
Ia menegaskan, tanpa dukungan data yang valid dan terintegrasi, program pemerintah berisiko tidak efektif dan gagal menyentuh kelompok sasaran, termasuk dalam penanganan kemiskinan.
Menurut Anwar, pemerintah tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan secara optimal tanpa mengetahui secara detail siapa dan di mana kelompok masyarakat yang harus menjadi prioritas intervensi.
“Manajemen modern mengajarkan kita untuk membuat perencanaan berbasis data. Data menjadi ujung tombak perencanaan,” ujarnya.
Siap Gelontorkan Anggaran Demi Data Valid
Anwar memastikan pemerintah provinsi siap mengalokasikan anggaran untuk memperkuat sistem pendataan sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang berkualitas.
“Kita tidak pelit untuk mengeluarkan anggaran demi mendapatkan data yang valid dan akurat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan perencanaan berbasis data semakin mendesak mengingat Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan wilayah terluas di Pulau Sulawesi. Kondisi tersebut menuntut intervensi pembangunan yang terukur, efektif, dan efisien.
Dorong Digitalisasi dan Optimalkan Command Center
Selain memperkuat pendataan, Anwar juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mempercepat inovasi dan digitalisasi sistem kerja, termasuk dalam pelayanan publik.
Salah satu instrumen yang disorot adalah Command Center milik pemerintah provinsi, yang berfungsi sebagai pusat data dan layanan terintegrasi antar-OPD.
“Ada Command Center kita, data sudah terpusat dan bisa dipergunakan. Silakan dioptimalkan,” kata Anwar.
Ia berharap pemanfaatan sistem digital tersebut dapat meningkatkan kualitas koordinasi, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik.
Penandatanganan kinerja 100 hari kerja OPD tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido, Sekretaris Provinsi Novalina, serta seluruh kepala OPD dan jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah provinsi.
