Rastranews.id, Jakarta — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (17/1/2026). Pelantikan ini menandai arah baru organisasi dengan fokus memperkuat peran daerah dalam pengembangan ilmu pemerintahan di tingkat nasional.
Pelantikan berlangsung di Hotel Mercure Jakarta Selatan, sekaligus menjadi momentum konsolidasi MIPI untuk memperluas jejaring hingga ke pemerintahan daerah.
Terpilihnya Anwar dinilai sebagai langkah strategis, mengingat rekam jejaknya yang memadukan pengalaman birokrasi dan politik. Kombinasi tersebut dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan.
Dalam pernyataannya, Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk memperkuat kehadiran MIPI di daerah agar tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan.
“Saya akan fokus melebarkan sayap MIPI di daerah. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Ia menilai, penguatan struktur dan aktivitas MIPI di daerah menjadi kunci agar ilmu pemerintahan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan mampu menjawab kebutuhan riil pemerintah daerah.
Anwar juga menekankan pentingnya peran para senior dan tokoh pemerintahan dalam mengarahkan organisasi tetap berada pada jalur pengabdian keilmuan dan kebangsaan.
“Saya berharap bimbingan para senior untuk memperkuat kiprah MIPI, terutama dalam memperluas peran di daerah,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong kolaborasi yang lebih erat antara MIPI dan perguruan tinggi di daerah sebagai pusat riset, pengembangan gagasan, dan kaderisasi ilmu pemerintahan yang berkelanjutan.
Menurutnya, MIPI harus tumbuh menjadi organisasi besar yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional.
“Kita harus membesarkan MIPI jika ingin memberi kontribusi lebih luas bagi negara,” kata Anwar.
Di bawah kepemimpinannya, MIPI diharapkan berkembang menjadi organisasi keilmuan yang inklusif, kuat secara kelembagaan, dan relevan secara praktis, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.
