RastraNews.id, Jakarta — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (25/4/2026). Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran organisasi dalam mendorong reformasi birokrasi nasional yang lebih adaptif dan berintegritas.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa kepemimpinannya di MIPI akan difokuskan pada pengembangan gagasan dan inovasi di bidang ilmu pemerintahan agar tetap relevan dengan tantangan zaman.
“Pelantikan ini menjadi sinyal penting untuk bekerja lebih cepat dan lebih keras dalam melanjutkan cita-cita besar para pendiri MIPI,” ujarnya.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menekankan bahwa praktik pemerintahan tidak boleh hanya mengejar predikat “cukup baik”, melainkan harus berlandaskan pada prinsip kebenaran dalam setiap kebijakan.
“Pemerintahan itu tidak cukup hanya baik, tetapi harus benar. Karena yang benar pasti baik, tetapi yang baik belum tentu benar,” tegasnya.
Ia optimistis MIPI dapat berperan sebagai motor penggerak dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Indonesia, melalui kontribusi pemikiran strategis, inovasi kebijakan, serta rekomendasi berbasis kajian ilmiah.
Anwar juga menegaskan komitmennya menjalankan amanah tersebut dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan etika birokrasi, sekaligus memastikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pemerintahan.
“Saya optimistis MIPI mampu melahirkan gagasan besar untuk mendorong birokrasi yang lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Ke depan, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
