RastraNews.id, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido resmi melantik 40 aparatur sipil negara (ASN) pejabat Eselon II dan tenaga fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (11/5/2026).
Prosesi pelantikan yang berlangsung di Rumah Jabatan Siranindi II, Palu, itu menjadi bagian dari langkah konsolidasi pemerintahan guna mempercepat kinerja birokrasi dan memperkuat pelayanan publik di Sulawesi Tengah.
Puluhan pejabat yang dilantik sebelumnya telah mengikuti proses uji kompetensi atau job fit. Pemerintah provinsi berharap pejabat baru mampu bekerja lebih cepat, adaptif, dan menghadirkan terobosan di perangkat daerah masing-masing.
Sejumlah nama yang menempati posisi strategis di antaranya Dr. Rachman Ansyari sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, I Wayan Yudana sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Irwan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Rusmiadi sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah.
Selain itu, Wahyu Agust Pratama dipercaya memimpin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Muh Syahrul Syam menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Wahid Irawan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Susanto Wibowo di Dinas Kehutanan, A. Haris di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Asbudianto sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik harus mampu menghadirkan kerja nyata dan tidak sekadar menyusun program besar tanpa implementasi.
Menurutnya, keberhasilan birokrasi diukur dari solusi konkret yang dirasakan langsung masyarakat.
“Lakukan karya-karya kecil yang nyata. Itu jauh lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah terwujud,” tegas Anwar Hafid di hadapan para pejabat yang dilantik.
Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhambat oleh persoalan internal birokrasi maupun keterbatasan anggaran daerah.
“Pelayanan kepada rakyat tidak mengenal alasan. Rakyat tidak peduli defisit atau keterbatasan anggaran, yang mereka tahu adalah kebutuhan mereka harus terpenuhi dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Menurut Anwar, pejabat Eselon II memiliki peran penting sebagai motor penggerak organisasi pemerintahan. Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD memperkuat koordinasi, mempercepat pelaksanaan program, dan memastikan setiap kebijakan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah.
