RastraNews.id, Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid kembali menggalang dukungan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah. Kali ini, sebanyak 32 perusahaan tambang di Kabupaten Morowali diajak bergotong royong membiayai perbaikan ruas Jalan Provinsi Buleleng–Matarape sepanjang 43 kilometer melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Anwar Hafid bersama puluhan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Hotel Mercure Jakarta, Senin (15/6/2026).
Dalam pertemuan itu, perusahaan-perusahaan tambang sepakat membentuk konsorsium untuk mendanai sekaligus mengerjakan perbaikan ruas jalan yang selama ini menjadi salah satu jalur strategis di Kabupaten Morowali.
Anwar mengatakan, skema kolaborasi dengan dunia usaha menjadi pilihan realistis di tengah menurunnya kapasitas fiskal pemerintah daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat sejak 2025.
“Pada 2025 Sulawesi Tengah mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp500 miliar. Kemudian pada 2026 kembali terjadi pemotongan sekitar Rp1,2 triliun. Karena itu kami harus menghadirkan solusi agar pembangunan tetap berjalan,” kata Anwar.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pemerintah provinsi mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Tengah untuk mengambil bagian melalui program CSR.
“Kami meminta partisipasi perusahaan tambang untuk bergotong royong memperbaiki jalan yang berada di sekitar wilayah operasional mereka melalui pendanaan CSR perusahaan,” ujarnya.
Bukan Dana Tunai untuk Pemprov
Anwar menegaskan, skema yang digunakan bukan berupa penyerahan dana tunai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Seluruh pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan langsung oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam konsorsium dengan menunjuk kontraktor masing-masing.
Pemerintah provinsi hanya akan menerima hasil pekerjaan berupa aset jalan setelah proyek selesai dikerjakan dan dinyatakan memenuhi standar teknis.
“Pemprov tidak menerima uang tunai dari perusahaan. Mereka yang membangun, mereka yang membiayai. Pemerintah hanya melakukan pengawasan teknis dan menerima hibah aset setelah pekerjaan selesai,” tegas mantan Bupati Morowali dua periode itu.
Pengawasan teknis terhadap proyek akan dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Binatarung) Sulawesi Tengah guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.
Lanjutkan Model Kolaborasi CSR
Program pembangunan Jalan Buleleng–Matarape merupakan kelanjutan dari model kolaborasi yang sebelumnya telah dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pada April 2026, Anwar meresmikan pengembangan ruas jalan Boladangko–Banggaiba di Kabupaten Sigi yang dikerjakan melalui dana CSR PT Anugerah Lestari Power sepanjang 60 kilometer dengan lebar jalan 10 meter sebagai bagian dari Program BERANI Lancar.
Selanjutnya, pada 10 Juni 2026, Pemprov Sulawesi Tengah juga berhasil menggandeng 16 perusahaan tambang untuk membiayai pembangunan ruas Jalan Towi–Kolonodale melalui skema CSR dengan nilai investasi sekitar Rp355 miliar.
Groundbreaking proyek Towi–Kolonodale dijadwalkan berlangsung pada 1 Juli 2026.
“Pembangunan ruas Towi–Kolonodale akan dikerjakan secara gotong royong oleh 16 perusahaan tambang. Pemerintah hanya mengawasi dan menerima aset setelah proyek selesai,” kata Anwar.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, menjelaskan bahwa skema gotong royong tersebut dirancang agar beban pembiayaan tidak terlalu besar bagi masing-masing perusahaan.
Menurutnya, dengan panjang jalan 43 kilometer dan dukungan 32 perusahaan tambang, setiap perusahaan rata-rata hanya bertanggung jawab menangani sekitar satu kilometer ruas jalan dengan nilai pekerjaan berkisar Rp5 miliar.
“Kalau dibagi bersama, beban masing-masing perusahaan relatif ringan. Namun dampaknya sangat besar bagi masyarakat dan konektivitas wilayah,” ujar Faidul.
Ia mengungkapkan seluruh perusahaan yang hadir dalam rapat koordinasi menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Beberapa di antaranya berasal dari PT Graha Istika Utama, PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo, PT Bintang Sinar Perkasa, serta sejumlah perusahaan tambang lainnya yang beroperasi di Morowali.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyiapkan nota kesepahaman (MoU) bersama seluruh perusahaan yang terlibat, sebelum dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) untuk pelaksanaan pembangunan jalan.
Melalui pola kemitraan tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah berharap percepatan pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan tanpa membebani APBD, sekaligus memastikan kehadiran industri pertambangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
