RastraNews.id, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur, terbuka, dan akurat.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Deklarasi Dukungan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) di Lapangan Vatulemo, Kota Palu, Minggu (21/6/2026).
Didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Anwar Hafid menegaskan bahwa data ekonomi yang valid merupakan fondasi utama dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Data ini bukan hanya kebutuhan BPS, tetapi kebutuhan kita semua. Pemerintah membutuhkan data yang akurat agar program pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan daerah,” kata Anwar Hafid.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol. Nasri Sulaeman, jajaran pemerintah kabupaten dan kota, pimpinan OPD, pelaku usaha, serta masyarakat.
Deklarasi dukungan ditandai dengan pemukulan gendang Sensus Ekonomi 2026 sebagai simbol dimulainya gerakan bersama menyukseskan pendataan ekonomi nasional di Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan itu, Anwar Hafid menyoroti masih adanya kekhawatiran sebagian masyarakat yang menganggap pendataan ekonomi berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Ia menegaskan bahwa sensus ekonomi tidak memiliki kaitan dengan penarikan pajak, melainkan bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
“Jangan takut memberikan informasi kepada petugas sensus. Ini bukan soal pajak. Tujuannya agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh tentang kondisi ekonomi masyarakat sehingga bantuan dan program pembangunan tidak salah sasaran,” tegasnya.
Menurut Anwar, data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan kebijakan pemerintah meleset dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, partisipasi publik menjadi faktor penentu keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah, camat, lurah, hingga kepala desa untuk ikut mengawal pelaksanaan sensus di wilayah masing-masing agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas.
“Seluruh pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, harus mendukung kegiatan ini. Luangkan waktu menerima petugas sensus karena data yang diberikan akan sangat menentukan arah pembangunan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup seluruh rumah tangga usaha di Indonesia.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi basis utama dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi dan potensi ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” jelas Dadang.
Ia memastikan seluruh petugas sensus telah mendapatkan pelatihan dan akan dilengkapi atribut resmi berupa rompi dan kartu identitas agar mudah dikenali masyarakat.
Pada kesempatan itu, Dadang juga memperkenalkan slogan TIR sebagai pesan utama kepada masyarakat, yakni Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.
“Data masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Kami berharap seluruh masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.
Di akhir kegiatan, Gubernur Anwar Hafid memimpin pembacaan Deklarasi Dukungan Sensus Ekonomi 2026 yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung penuh pelaksanaan pendataan ekonomi nasional.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, BPS, dunia usaha, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
