Rastranews.id, Makassar— Komisi B DPRD Kota Makassar menilai belum ada perubahan signifikan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meski jajaran Direksi dan Dewan Pengawas baru telah dilantik oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Penilaian tersebut disampaikan usai pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi B terhadap seluruh BUMD di Kota Makassar.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, mengatakan bahwa hingga saat ini belum tampak peningkatan berarti dalam performa jajaran baru BUMD setelah pergantian kepemimpinan.
“Belum ada tanda-tanda kinerja semakin membaik. Bahwa mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa lebih maksimal ke depan, mungkin iya. Tapi kalau kita mau mengukur kinerja hari ini, apa yang mau diukur? Belum ada,” ujar Hartono, Minggu (1/11/2025).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah PDAM Makassar, yang hingga kini masih fokus pada pembenahan instalasi air.
Namun, Hartono menilai langkah tersebut belum bisa dikatakan sebagai capaian nyata bila belum berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau pelayanan publik.
“Kita mau tahu berapa hasil pekerjaanmu, berapa PAD yang dihasilkan, berapa sambungan baru. Sampai kemarin, kebocoran air masih bertahan di angka 50 persen,” tegasnya.
Selain PDAM, Hartono juga menyinggung PD Parkir Makassar Raya yang sudah mulai melakukan digitalisasi sistem perparkiran, namun dinilai belum memperlihatkan hasil maksimal.
“Digitalisasi perparkiran sudah mulai dilakukan, tapi kalau bicara hasil, sejauh ini belum. Kita berharap di sisa waktu tiga bulan terakhir ini mereka bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Tapi sejauh ini belum maksimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hartono mengingatkan seluruh BUMD agar mulai menunjukkan inovasi dan rencana bisnis yang konkret menjelang tahun anggaran baru.
“Saya sampaikan ke teman-teman di perusda, saya paham bahwa ini bisnis, dan perencanaan bisnis butuh proses. Tapi paling tidak, di tahun 2025 ini harus sudah ada starting point yang jelas untuk direalisasikan di 2026,” ujarnya.
Ia berharap seluruh perusahaan daerah di Makassar dapat menjadikan tahun 2025 sebagai masa konsolidasi dan perencanaan bisnis, agar pada 2026 sudah bisa masuk ke tahap eksekusi nyata.
“Jangan di tahun 2026 masih mau menganalisa. Tahun depan sudah harus eksekusi semua. Di situlah nanti kita bisa lihat kinerja nyata mereka,” pungkasnya. (MU)