Rastranews.id, Soppeng — Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Sultan Tajang, menyoroti lemahnya dukungan infrastruktur pertanian di Desa Mariorilau, Dusun Mo’on, Kabupaten Soppeng. Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan lapangan ke wilayah tersebut pada akhir Januari lalu.
Dalam kunjungan itu, Sultan menemukan lahan persawahan warga yang cukup luas namun belum ditunjang sistem irigasi yang memadai. Padahal, di sekitar lokasi terdapat sumber mata air yang dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk mengairi hingga sekitar 100 hektare sawah.
“Potensi sawahnya besar, tapi irigasinya belum mendukung. Sementara sumber airnya ada dan bisa diintervensi untuk kepentingan pertanian masyarakat,” ujar Sultan, dikutip Senin (9/2/2025).
Ia menyebut, keterbatasan infrastruktur pengairan menjadi salah satu keluhan utama warga karena berdampak langsung pada produktivitas pertanian. Masyarakat berharap adanya intervensi pemerintah agar potensi lahan dapat dimaksimalkan.
Selain sumber mata air, Sultan juga meninjau aliran sungai di sekitar area persawahan yang dinilai memungkinkan untuk dibangun tampungan air sebagai bagian dari sistem irigasi terpadu.
Tak hanya itu, ia menemukan saluran irigasi sekunder sepanjang kurang lebih satu kilometer yang masih berupa saluran tanah. Kondisi tersebut membuat distribusi air tidak efisien, terutama saat musim tanam.
“Saluran sekundernya masih tanah. Akibatnya, saat musim tanam banyak air terbuang. Ini jelas perlu penanganan agar pengairan lebih efektif,” katanya.
Sultan menegaskan akan melakukan kajian lanjutan untuk memastikan kewenangan penanganan infrastruktur tersebut, apakah berada di tingkat kabupaten, provinsi, atau pusat, sebelum mendorong realisasi program perbaikan.
Selain persoalan pertanian, warga Dusun Mo’on juga menyampaikan kebutuhan pembangunan jembatan gantung untuk menunjang aksesibilitas antarwilayah. Infrastruktur tersebut dinilai penting bagi mobilitas warga dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Dalam kunjungannya, Sultan juga mencatat masih ditemukannya rumah tidak layak huni yang membutuhkan perhatian melalui program bantuan perumahan.
“Masukan masyarakat cukup jelas, mulai dari irigasi, jembatan gantung, hingga perbaikan rumah tidak layak huni. Semua ini akan kami atensi dan kaji sesuai kewenangan,” ujarnya.
Hasil kunjungan lapangan tersebut, kata Sultan, akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di DPRD Sulsel guna mendorong program pembangunan yang lebih tepat sasaran di wilayah pedesaan.
