Ia menekankan perlunya penguatan komunikasi dan koordinasi antarperangkat daerah agar ritme kerja pemerintahan lebih harmonis dan efektif.
“Sepuluh bulan saya mengamati, ritme kerja kita belum sepenuhnya harmonis. Masih ada nada sumbang. Tugas saya memastikan semua itu menjadi satu harmoni,” tegasnya.
Pada sektor pelayanan dasar, Pemkot Makassar menetapkan pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas dan bersifat mandatory.
Pemerintah memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.
“Berbagai hal akan kami lakukan, termasuk pemberian bantuan dan insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa program-program tersebut tidak dirancang untuk pencitraan, melainkan sebagai langkah konkret menghilangkan beban harian masyarakat sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kita tidak punya kemampuan fiskal untuk sekadar bagi-bagi. Yang kita lakukan adalah menghilangkan beban masyarakat. Itu poin utamanya,” pungkasnya. (MA)
