RastraNews.id, Wajo – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, melakukan peninjauan ke gudang Perum Bulog Cabang Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat (8/5/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah tetap mencukupi serta menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
Dalam agenda itu, Andi Iwan didampingi Anggota DPRD Sulawesi Selatan Sultan Tajang, Anggota DPRD Wajo Herman Arif, Kepala Dinas Pertanian, serta jajaran pimpinan Bulog Kabupaten Wajo.
Sebelum meninjau area penyimpanan beras, rombongan lebih dahulu menerima pemaparan dari pihak Bulog terkait kondisi stok pangan dan distribusi beras di wilayah tersebut.
Pihak Bulog menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang saat ini masih dalam kondisi aman dan distribusi kepada masyarakat terus berjalan sesuai kebutuhan.
Menanggapi laporan tersebut, Andi Iwan menegaskan bahwa pengawasan stok bahan pokok menjadi perhatian serius DPR RI guna memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras. Dari hasil pengecekan, stok yang ada saat ini cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan hingga satu tahun ke depan,” kata Andi Iwan.
Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan itu menilai keberadaan cadangan beras pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengantisipasi potensi lonjakan permintaan di pasaran.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat ketahanan pangan melalui kebijakan penyerapan gabah petani serta penguatan stok nasional.
“Kalau stok pangan aman, harga di pasar juga bisa lebih terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Selain memastikan ketersediaan stok, Andi Iwan turut memberi perhatian terhadap kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat melalui program bantuan pangan maupun skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menurutnya, kualitas pangan harus tetap dijaga agar masyarakat menerima beras yang layak konsumsi dan distribusinya berjalan tepat sasaran.
“Kualitas beras harus dipastikan tetap baik. Penyalurannya juga harus tepat waktu dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan DPR RI terhadap sektor pangan nasional sekaligus memastikan kesiapan daerah menghadapi dinamika kebutuhan pangan masyarakat.
