Rastranews.id, Jeneponto — Aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi BPJS (Barisan Pejuang Jaminan Sosial) di Kantor Bupati Jeneponto, Kamis (5/2/2026), sempat berujung ricuh. Kericuhan terjadi saat sebagian massa aksi menerobos masuk ke area kantor bupati secara paksa.
Aksi tersebut digelar untuk memprotes penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi warga miskin serta mempertanyakan perubahan data desil dan skema pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Jeneponto.
Situasi memanas ketika massa aksi memaksa masuk ke dalam kantor bupati. Aparat keamanan bersama Satpol PP berupaya meredam ketegangan agar tidak meluas.
Di tengah insiden tersebut, Ketua Karang Taruna Kabupaten Jeneponto, Suharmin Qlank, ikut berada di lokasi. Ia mengaku berusaha melerai dan mencegah peserta aksi melakukan tindakan anarkis. Namun upaya tersebut justru berujung pada kesalahpahaman.
“Saya menolak keras tudingan bahwa saya preman atau pasang badan melawan aksi. Justru saya berusaha melarang teman-teman agar tidak bertindak anarkis. Bahkan saya hampir dikeroyok,” ujar Suharmin kepada wartawan.
Ia mengakui suasana saat itu cukup emosional dan banyak pihak terprovokasi. Suharmin menyebut dirinya sempat diamankan oleh Satpol PP untuk menghindari situasi yang lebih buruk.
“Sama seperti yang lain, saya juga sempat terpancing emosi. Tapi niat saya jelas untuk menenangkan keadaan,” lanjutnya.
Suharmin menegaskan, sebagai Ketua Karang Taruna, dirinya tidak pernah melarang aksi unjuk rasa selama bertujuan memperjuangkan hak masyarakat miskin. Bahkan, kata dia, Karang Taruna selama ini aktif membantu warga dalam pengurusan BPJS dan KIS, meski tidak pernah dipublikasikan.
Terkait beredarnya pamflet penolakan aksi, Suharmin menjelaskan hal itu muncul karena pihaknya tidak sepakat dengan narasi yang menyebut pemerintah daerah tidak peduli terhadap masyarakat miskin.
“Setelah bertemu langsung dengan Bupati dan perangkat daerah terkait BPJS, solusi yang disampaikan jelas. Itu membuktikan pemerintah tidak tinggal diam dalam membantu masyarakat miskin, khususnya soal jaminan kesehatan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Karang Taruna Kabupaten Jeneponto, Hendra Widjaja. Ia menyayangkan adanya pemberitaan yang dinilai tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pribadi Ketua Karang Taruna.
“Ini sudah menyangkut marwah kelembagaan. Ketua Karang Taruna dituding sebagai preman tanpa konfirmasi yang jelas. Kami mempertanyakan objektivitas dan akurasi pemberitaan tersebut,” kata Hendra.
Karang Taruna Jeneponto pun meminta insan pers agar tetap menjunjung prinsip keberimbangan dan verifikasi dalam menyajikan informasi kepada publik.
Menutup pernyataannya, jajaran Karang Taruna mengajak seluruh elemen masyarakat Jeneponto untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah, sekaligus mengawal program pemerintah daerah, khususnya pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
