Rastranews.id, Labuan Bajo – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan upaya pemerintah meningkatkan konektivitas di Pulau Flores terus dipercepat melalui pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores (Lintura).
Sebuah ruas strategis yang akan memangkas waktu tempuh perjalanan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di kawasan utara Flores.
Hal itu dikatakan AHY saat meninjau langsung progres pembangunan jalan tersebut pada Jumat (14/11/2025).
Dalam peninjauan, Menko AHY menegaskan bahwa Lintura memiliki dampak strategis besar terhadap efisiensi mobilitas masyarakat dan rantai pasok.
Ia menyampaikan bahwa ruas ini mampu memangkas separuh waktu perjalanan dari Labuan Bajo menuju Kedindi Reo.
“Jalan Lintas Utara Flores ini akan sangat signifikan mengurangi waktu tempuh. Bisa separuhnya, dari 6–7 jam menjadi 3–4 jam saja,” jelas Menko AHY.
Dari total panjang 141 kilometer, masih terdapat 88 kilometer yang belum beraspal.
Pemerintah memastikan seluruh pengerjaan berjalan dengan progres yang terukur.
Pada sesi doorstop, Menko AHY juga menegaskan bahwa rencana pelebaran jalan hingga enam meter akan mendukung arus logistik dan mendorong pertumbuhan sektor jasa transportasi.
“Harapannya, ini akan secara signifikan mengurangi waktu perjalanan. Ini sangat baik bagi masyarakat, bagi logistik, dan juga untuk sektor jasa,” ujarnya.
Menko AHY menambahkan, sektor pariwisata serta potensi pertanian dan peternakan di utara Flores akan mendapatkan manfaat luas ketika ruas Lintura tersambung sepenuhnya.
“Sebetulnya banyak potensi pariwisata bukan hanya di Labuan Bajo, melainkan juga di sepanjang Utara Flores. Semua potensi itu bisa kita kembangkan ke depan,” tuturnya.
Terkait anggaran, pemerintah memastikan bahwa desain teknis telah disiapkan dan akan masuk dalam usulan anggaran tahun 2026–2027.
“Sudah ada desain kurang lebih sekitar Rp 75 miliar dan Rp 73 miliar, total sekitar Rp 150 miliar untuk panjang 140 kilometer, yang akan kita usulkan di 2026 dan 2027,” jelas Menko AHY.
Menutup keterangannya, Menko AHY menegaskan pentingnya penataan ruang yang tertib sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus merespons keluhan pemerintah daerah mengenai pelanggaran tata ruang.
“Kita mengedepankan tata ruang. Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Mengapa? Karena kalau tidak berpijak pada tata ruang, maka pembangunan bisa semrawut dan mengakibatkan bencana maupun kerusakan lingkungan,” pungkasnya. (MA)
