RastraNews.id, Makassar — Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Adi Akbar, menyoroti persoalan perubahan status desil bantuan sosial yang dinilai masih banyak belum dipahami masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya usai melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 5.
Menurutnya, persoalan desil bansos menjadi salah satu keluhan utama warga karena memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Warga banyak mempertanyakan kenapa ada yang merasa lebih layak menerima bantuan, tetapi justru tidak terdata. Sementara ada tetangganya yang dianggap lebih mampu malah mendapatkan bantuan,” ujar Adi Akbar saat diwawancarai media di Kantor DPRD Makassar, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan temuan di lapangan, perubahan status desil masyarakat ternyata dipengaruhi banyak faktor, termasuk aktivitas transaksi digital dan penggunaan data pribadi oleh pihak lain.
“Salah satu yang mempengaruhi posisi desil itu kebiasaan belanja online, kredit, pinjaman online, bahkan penggunaan identitas oleh pihak lain tanpa disadari,” katanya.
Adi Akbar menyebut banyak masyarakat belum memahami bahwa aktivitas ekonomi digital dapat terbaca dalam sistem dan memengaruhi penilaian tingkat kesejahteraan penerima bantuan sosial.
“Kadang masyarakat merasa dirinya tidak mampu, tapi ternyata di data ada aktivitas kredit atau transaksi tertentu sehingga sistem menganggap dia sudah mampu,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara masif hingga tingkat RT/RW agar masyarakat memahami faktor-faktor yang memengaruhi status desil bansos.
Menurutnya, edukasi kepada warga sangat penting agar masyarakat lebih berhati-hati menggunakan dan memberikan data pribadinya kepada orang lain.
“Jangan sampai data atau identitas dipakai orang lain untuk pinjaman online, kredit, atau aktivitas lain yang justru berdampak pada hilangnya hak bantuan sosial masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan bansos, Adi Akbar juga mengungkapkan banyak warga mengeluhkan masalah infrastruktur seperti drainase dan jalan yang belum mendapat penanganan maksimal.
Ia mencontohkan sejumlah wilayah di Barombong yang disebut sudah lama diukur untuk perbaikan jalan dan drainase, namun belum ada tindak lanjut.
“Ada jalan tapi tidak ada drainasenya. Bahkan ada drainase yang sudah rata dengan badan jalan sehingga tidak lagi berfungsi,” tuturnya.
Tak hanya itu, persoalan keamanan lingkungan akibat maraknya geng motor juga menjadi perhatian warga dalam agenda reses tersebut.
Adi Akbar menilai penanganan geng motor harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, RT/RW, hingga orang tua.
“Kalau pengawasan dilakukan secara intens dan melibatkan semua pihak, saya kira aksi geng motor bisa ditekan,” katanya.
Ia berharap berbagai aspirasi warga tersebut dapat segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Makassar demi meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat. (*)
