MAKASSAR, SULSEL – Angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2025 mencapai 780 ribu jiwa atau 8,6 persen, konsentrasi terbesar berada di daerah pedesaan.
Angka ini terbilang tinggi dari rata-rata nasional 8,1 persen. Sehingga dibutuhkan strategi terintegrasi untuk menekan jumlah penduduk miskin.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi mengatakan, pengetasan kemiskinan di Sulsel dibutuhkan sinergi lintas sektor, koordinasi yang baik dan membutuhkan data akurat agar program kesejahteraan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan untuk penanggulangan kemiskinan benar-benar dirasakan manfaatnya. Monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting agar masyarakat betul-betul keluar dari jerat kemiskinan,” ujar Fatmawati ketika memimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sulsel dengan dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jl Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (21/8/2025).
Fatmawati berharap, pertemuan bersama TKPKD dan JICA menghasilkan kesepahaman bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi nyata antar level pemerintahan dan mitra pembangunan internasional.
“Harapan kita, kerja sama ini menghasilkan perubahan nyata di lapangan, bukan sekadar rencana di atas kertas. Dengan sinergi desa, kabupaten, provinsi, dan mitra internasional seperti JICA, kita optimistis Sulsel bisa menurunkan angka kemiskinan lebih cepat,” ujar Politisi Nasdem ini.
Sementara itu, Tenaga Ahli JICA, Shintani Naoyuki, menegaskan pentingnya verifikasi data rumah tangga miskin agar program pemerintah lebih tepat sasaran.
“Kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang akurat. Dengan verifikasi yang kuat, maka tindakan di level desa, kabupaten, dan provinsi akan lebih efektif,” jelas Shintani.
Dia menambahkan, program pelatihan keterampilan masyarakat miskin sebaiknya direncanakan di tingkat desa dengan memanfaatkan dana desa, sementara kabupaten dan provinsi memberikan dukungan tambahan sesuai kewenangan.
“Bantuan harus lebih konkret, bukan sekadar uang tunai, tetapi diarahkan untuk mendukung sektor yang bisa mengangkat ekonomi keluarga miskin,” tambahnya.
Sejak awal 2000-an, JICA menempatkan tenaga ahli di Sulsel untuk mendampingi pembangunan di 24 kabupaten/kota.
Dukungan JICA mencakup penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur konektivitas, hingga adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim. (AR)