MAKASSAR, SULSEL — Di tengah memburuknya kualitas udara dan makin parahnya krisis lingkungan, para pemimpin daerah diingatkan untuk tidak sekadar berpartisipasi secara simbolik dalam isu perubahan iklim. Pesan ini disampaikan langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Green Leadership Forum yang digelar di Hotel Sheraton Makassar, Selasa (29/7/2025).
Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Selatan ini, Bima Arya secara tegas mengkritik masih adanya kesenjangan antara komitmen di panggung internasional dan pelaksanaan di lapangan.
“Kalau kita rutin ikut COP tetapi tidak diumumkan secara nasional, dan tidak diturunkan secara lokal, maka itu hanya seremoni. Kita butuh eksekusi yang nyata,” ujarnya.
Mantan Wali Kota Bogor itu juga menyingkap kenyataan pahit. Indonesia kini berada di peringkat ke-17 dunia dalam polusi udara terburuk menurut AQI (Air Quality Index), dengan kondisi keanekaragaman hayati yang semakin mengkhawatirkan. Sebanyak 170 jenis flora dan 189 fauna kini berstatus kritis dan terancam punah.
“Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka kita tidak akan ke mana-mana,” ucapnya menekankan urgensi aksi nyata.
Bima juga menyoroti dua sektor yang menjadi kontributor besar emisi karbon di level daerah: transportasi dan pengelolaan sampah. Menurutnya, hampir semua kota memiliki persoalan di dua sektor ini, namun belum ada satu pun yang berhasil menyelesaikannya secara menyeluruh.
“Tidak semua kota punya industri besar, tapi semua punya kendaraan dan sampah. Sayangnya, belum ada satu kota pun yang berhasil menangani sampah dari hulu ke hilir secara paripurna,” kritiknya.
Ia mendesak para kepala daerah agar memperkuat pendekatan kolaboratif, dengan melibatkan komunitas, pemuda, dan sektor swasta, sekaligus memastikan green leadership tidak berhenti di spanduk dan seminar.
“Penguatan green leadership harus melampaui kegiatan simbolik dan menjadi ekosistem perubahan di seluruh tingkatan pemerintahan,” tegas Bima.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat agenda hijau di tingkat kota. “Pembangunan kota yang berkelanjutan bukan hanya kebutuhan, tapi tanggung jawab moral bagi generasi masa depan,” sebutya.
Munafri menjabarkan sejumlah inisiatif Pemkot Makassar, antara lain penguatan edukasi lingkungan, pengembangan bank sampah, serta dorongan terhadap transportasi ramah lingkungan. “Kami siap menjadi salah satu kota percontohan dalam penguatan kebijakan lingkungan hidup yang terintegrasi. Tentu ini butuh ekosistem yang saling mendukung, dari pusat hingga ke tingkat kelurahan,” tutupnya.
Forum ini menandai urgensi bagi pemerintah daerah untuk tidak lagi menunda tindakan nyata dalam menghadapi krisis iklim yang tak lagi menunggu.