MAKASSAR, SULSEL — KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) MEMPERKUAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR (PIT) DI KAWASAN STRATEGIS INDONESIA TIMUR, KHUSUSNYA WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPPNRI) 713, 714, DAN 715.
DALAM PERTEMUAN TAHUNAN UNIT PENGELOLA PERIKANAN (UPP) DI GEDUNG IPTEK UNIVERSITAS HASANUDDIN, SEJUMLAH AGENDA UTAMA DIBAHAS, MULAI DARI PEMBAGIAN KUOTA TUNA PER PROVINSI HINGGA WACANA PENERAPAN SISTEM JEDA TANGKAP.
DIREKTUR PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN KKP, SYAHRIL ABDUL RAUP, MENYEBUT LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN (LPP) KINI MENJADI FORUM UTAMA KOORDINASI LINTAS SEKTOR. SELAIN MENJALANKAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN (RPP), LPP JUGA BERTUGAS MENYUSUN REKOMENDASI ILMIAH TERHADAP KUOTA DAN KEBIJAKAN BERKELANJUTAN.
DIRJEN PERIKANAN TANGKAP, KOMJEN (PURN) LOTHARIA LATIF, MENEGASKAN PENTINGNYA PENDATAAN HASIL TANGKAPAN UNTUK KEBIJAKAN YANG AKURAT.
“TANPA DATA, KITA HANYA MENEBAK. KUOTA HARUS DIHITUNG AGAR STOK IKAN TETAP ADA UNTUK GENERASI MENDATANG,” UJARNYA SAAT MEMBUKA ACARA, RABU (16/7/2025).
LATIF JUGA MENYOROTI BELUM ADANYA JEDA TANGKAP RESMI DI INDONESIA, BERBEDA DENGAN NEGARA LAIN YANG RUTIN MENERAPKAN MORATORIUM 2–3 BULAN SETIAP TAHUN. “IKAN BUTUH WAKTU BERKEMBANG BIAK. KITA TAK BISA TERUS-MENERUS MENANGKAP 1×25 JAM. HARUS ADA RUANG BAGI IKAN UNTUK KAWIN DAN BERTELUR,” LANJUTNYA.
IA MENDORONG AGAR PRAKTIK PENANGKAPAN DILAKUKAN SECARA ADIL DAN TIDAK MERUSAK HABITAT. SALAH SATU LANGKAH YANG DINILAI PENTING ADALAH PENERAPAN SISTEM JEDA TANGKAP SECARA NASIONAL.
PERTEMUAN INI JUGA JADI MOMENTUM KONSOLIDASI ANTARA KKP, PEMERINTAH DAERAH, AKADEMISI, NELAYAN, DAN PELAKU USAHA. LATIF BERHARAP FORUM INI TIDAK MENJADI RUTINITAS SEREMONIAL TANPA DAMPAK NYATA. “HARUS ADA KALENDER KERJA, EVALUASI, DAN TOLOK UKUR. SEMUA YANG KITA LAKUKAN HARUS BERDAMPAK,” TEGASNYA.
REKTOR UNHAS, PROF. JAMALUDDIN JOMPA, MENYATAKAN KESIAPAN KAMPUSNYA MENDUKUNG PIT, KHUSUSNYA DI WPP 713. “UNHAS SIAP JADI PUSAT KOMITMEN PENGELOLAAN LAUT INDONESIA. INI HARUS LEBIH DARI SEKADAR REKOMENDASI,” UCAPNYA.
SEMENTARA KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SULSEL, M. ILYAS, MENAMBAHKAN BAHWA WPP 713 MENCAKUP TUJUH PROVINSI DENGAN POTENSI TANGKAP KHUSUS SULSEL, MENCAPAI SATU JUTA TON PER TAHUN. DARI JUMLAH ITU, TAHUN INI SULSEL MENYUMBANG SEKITAR 511 RIBU TON.
“SELAIN TUNA, KOMODITAS SEPERTI GURITA DAN IKAN KARANG JUGA MULAI KITA KELOLA LEBIH SERIUS, TERMASUK LEWAT SISTEM BUKA-TUTUP DI PULAU LANGKAI DAN SEKITARNYA,” TUKAS ILYAS.