MAKASSAR, SULSEL — Harapan ribuan tenaga honorer untuk menadapat kepastian status kerja menemukan titik terang. Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen serius dalam memastikan kejelasan status dan kesejahteraan ribuan tenaga honorer kategori R2 dan R3, melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar bersama DPRD Kota Makassar melalui Komisi A di Gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Jumat (4/7/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, serta perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkot Makassar.
Dalam RDP, Kamelia menegaskan bahwa proses pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi pegawai paruh waktu sudah memasuki tahap finalisasi regulasi di tingkat pusat. “Insya Allah, paling cepat di bulan Oktober nanti, sudah ada proses pengangkatan sebagai pegawai paruh waktu,” ujarnya.
Kamelia menjelaskan bahwa honorer R2 adalah eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang datanya terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN), sedangkan honorer R3 adalah tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN tetapi bukan eks THK.
Tercatat sebanyak 3.461 tenaga honorer dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Makassar akan diakomodir dalam skema ini. “Yang terdaftar sebanyak 3.461 orang. Insya Allah semuanya terangkat, jadi tidak ada lagi yang dirumahkan,” tegas Kamelia, menanggapi keraguan terkait potensi pemutusan hubungan kerja honorer.
Namun, ia menekankan bahwa pengangkatan menjadi pegawai paruh waktu akan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, khususnya batasan belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30 persen dari total APBD. “Jika pendapatan daerah kita naik, kita bisa belanja pegawai sampai 30 persen. Jika mencukupi, kita akan optimalkan pengangkatan untuk paruh waktu,” paparnya.
Pemerintah Kota Makassar juga telah menerbitkan surat edaran moratorium yang menghentikan sementara proses mutasi pegawai dari daerah lain. Langkah ini diambil untuk memastikan ruang fiskal yang lebih memadai bagi tenaga honorer yang telah mengabdi di Pemkot Makassar. “Ini memberikan peluang bagi rekan-rekan honorer paruh waktu agar nantinya bisa diangkat penuh waktu,” lanjut Kamelia.
DPRD Makassar, melalui Komisi A, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penataan tenaga honorer dan mendorong Pemkot Makassar untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terutama BKN, agar tahapan pengangkatan dapat berjalan sesuai jadwal.
Ketua Aliansi Honorer R2/R3 Kota Makassar, Sukri Zulkarnain, menyampaikan bahwa seluruh formasi dan penempatan bagi 3.461 orang honorer telah disiapkan oleh pemerintah daerah. “Alhamdulillah, sekarang kami sudah ada status yang disampaikan. Jadi keraguan teman-teman yang selama ini menunggu sudah ada jawabannya,” ucapnya.
Sukri juga mengapresiasi dukungan seluruh rekan tenaga honorer dan optimistis proses pengangkatan akan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat. “Insya Allah, di tahun ini kita mendapatkan NIP dan dilantik sebagai pegawai paruh waktu,” ujarnya.
Terkait kebijakan moratorium, Sukri menjelaskan bahwa langkah tersebut dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar untuk memastikan peluang honorer lokal tetap menjadi prioritas. “Tujuannya supaya R2 dan R3 ini bisa diangkat menjadi paruh waktu,” katanya.
Aliansi Honorer R2 dan R3 Makassar berharap proses administrasi dapat berjalan lancar sehingga ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi bisa segera mendapatkan kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan. Sukri menambahkan bahwa pengangkatan status penuh waktu akan dilakukan secara bertahap, mengikuti ketentuan regulasi pemerintah pusat.
“Untuk pengangkatan penuh waktu nanti menyesuaikan. Sementara kita di paruh waktu dulu, sebagai bentuk transisi regulasi. Berdasarkan informasi, maksimal masa transisi itu paling lama satu tahun. Jadi, sementara ini kita paruh waktu dulu. Insya Allah, banyak-banyak berdoa, semoga tahun depan kita sudah bisa diangkat penuh waktu,” pungkasnya.