Rastranews.id, Aceh – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk. Muharuddin, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan bencana alam yang terjadi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) sebagai Darurat Bencana Nasional.
Hal ini diperlukan agar penanganan pasca bencana banjir yang terjadi di tiga provinsi ini dapat dilakukan cepat guna menolong para masyarakat terdampak bencana dan menghindari bertambahnya korban.
Banjir memang sudah surut, tapi penanganan pasca bencana harus dilakukan cepat, mengingat di Aceh banyak infrastruktur jalan nasional putus dan jembatan rusak.
“Yang mengakibatkan sulitnya akses mengirim bantuan dan menjangkau warga terdampak banjir dan longsor, khususnya daerah-daerah pedalaman Aceh yang kabarnya masih terisolir,”ucap Tgk. Muharuddin menanggapi kondisi terkini banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sabtu (29/11/2025).
Kondisi Aceh saat ini, kata Muharuddin, selain banyaknya infrastuktur rusak, ada beberapa wilayah yang masih terjadinya pemadaman listrik dan putusnya akses internet atau selular, seta terhentinya suplai air bersih.
Hal ini menurutnya sangat berbahaya jika ada warga yang terdampak banjir di daerah terilosir tidak dapat menginformasikan kondisi terkini, yang akhirnya menimbulkan korban jiwa baru.
“Kami juga mendapat informasi masih ada masyarakat sudah beberapa hari banjir tapi masih berada di atap rumah atau di lantai dua bangunan rumah mereka,”jelasnya.
Jadi, jika mengandalkan kekuatan atau anggaran provinsi atau kabupaten/kota ini tidak cukup.
Pemerintah Pusat harus mengambil alih agar penanganan korban terdampak bencana cepat ditangani, agar seluruh korban dapat terakses bantuan dengan dikirimnya relawan dan logistik serta obat-obatan melalui transportasi udara.
“Jika tidak cepat tertangani, dikawatirkan akan timbulnya korban baru akibat kelaparan atau ada korban yang terluka di daerah terisolir tapi tidak tersentuh bantuan pemerintah,” tegas politisi Partai Aceh ini.
Untuk itu, Muharuddin mendesak Pemerintah Pusat mengambil alih penanganan bencana di Sumatera, agar para korban terdampak banjir dan longsor, khususnya daerah pedalaman dan terisolir dapat segera tertangani dengan cepat.
“Pemerintah pusat harus segera mengirimkan tim, serta bantuan logistik dan obat-obatan ke daerah-daerah yang terilosir akibat bencana ini,”tegasnya.
Untuk akses selular juga diharapkan pemerintah turun tangan agar segera dapat dipulihkan, supaya masyarakat dapat memberi kabar kondisi terkini mereka.
“Jangan sampai korban jiwa pasca bencana bertambah atau masyarakat di daerah terilosir tidak tertangani dengan baik baru Pemerintah Pusat turun tangan,” tutup Muharuddin. (MA)
