Rastranews.id, Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengeluarkan instruksi tegas kepada PT Pos Indonesia untuk segera mengambil langkah antisipatif dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).
Instruksi ini menyusul laporan adanya antrean panjang di sejumlah kantor pos saat warga mengambil bantuan.
“Saya minta PT Pos segera mengambil langkah agar tidak terjadi penumpukan dalam penyaluran Bansos,” tegas Gus Ipul, Jumat (28/11/2025).
Gus Ipul menilai pengaturan kedatangan penerima manfaat harus dilakukan secara terjadwal dan proporsional. Ia meminta PT Pos bekerja sama dengan pemerintah daerah, pendamping sosial, dan aparat wilayah.
“Jangan sampai ada keributan. Kita pastikan semua berjalan tertib, aman, dan manusiawi,” ujarnya.
Mensos juga menekankan pentingnya pelayanan yang berkeadilan bagi kelompok rentan.
“Lansia dan disabilitas harus mendapat layanan khusus. Mereka tidak boleh ikut antre panjang. Ini prinsip dasar pelayanan yang berkeadilan,” tegasnya.
Ia menginstruksikan agar petugas PKH, TKSK, dan perangkat kelurahan aktif membantu mengarahkan warga selama penyaluran berlangsung.
Hingga saat ini, BLTS telah diterima oleh 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial bersama PT Pos terus memantau pelaksanaan di lapangan agar distribusi berjalan cepat, tepat sasaran, dan tanpa hambatan.
Gus Ipul menegaskan, BLTS menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kita ingin bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, tanpa hambatan dan tanpa menyulitkan mereka,” ujar Mensos.
Mensos juga meminta masyarakat tetap mematuhi jadwal untuk menghindari penumpukan.
“Datang sesuai jadwal, ikuti arahan petugas. Bantuan ini tidak akan hilang, tidak akan berkurang. Semua pasti mendapatkan jatah sesuai haknya,” tegasnya. (MU)
