Rastranews.id, Jeneponto — Kabupaten Jeneponto kembali mengukir prestasi di tingkat nasional.
Bupati Jeneponto, Paris Yaris, menerima penghargaan bergengsi dari Menteri Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) karena berhasil menjadi Pelaksana Pemutakhiran Pendataan Penduduk Terbaik Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Isyana Bagoes Oka pada Rabu (26/11/2025) di auditorium Kemendukbangga/BKKBN.
Pada kesempatan itu, Bupati Paris Yaris turut didampingi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), St. Meriam.
Jeneponto menjadi salah satu dari 49 daerah di seluruh Indonesia yang menerima penghargaan nasional ini.
Di Provinsi Sulawesi Selatan, hanya tiga daerah yang masuk dalam daftar penerima apresiasi, yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kota Pare-Pare.
Prestasi ini diraih berkat dukungan penuh Pemkab Jeneponto dalam menyukseskan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25) yang berlangsung hingga 31 Agustus 2025.
Pemerintah daerah memberikan tambahan dukungan pembiayaan dari APBD, melengkapi alokasi dari APBN, sehingga kualitas dan akurasi pendataan di lapangan berjalan optimal.
Bupati Paris Yaris menyampaikan rasa syukur usai menerima penghargaan, sekaligus menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak.
“Penghargaan ini adalah bukti komitmen Jeneponto. Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas pendata di lapangan, serta kepada seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) atas kerja keras dan suksesnya pelaksanaan PK-25 di Jeneponto,” ujar Paris Yasir.
Ia berharap pendataan keluarga 2025 menjadi landasan penting dalam pembangunan daerah ke depan.
Paris menekankan bahwa hasil pendataan nasional tersebut harus menjadi rujukan utama pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan.
Terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, ketahanan keluarga, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, hingga perencanaan pembangunan jangka panjang.
“Data yang akurat dan terpercaya adalah syarat mutlak untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya. (MU)
