Rastranews.id, Makassar — Anggota DPRD Sulsel, Hamzah Hamid, melayangkan kritik keras terhadap proyek pengaspalan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala.
Ia menegaskan bahwa masih banyak ruas jalan yang jauh lebih mendesak diperbaiki, namun justru tidak masuk prioritas pekerjaan.
Hamzah bahkan mengaku menolak rencana pengaspalan di depan rumahnya sendiri karena menilai terdapat titik lain yang mengalami kerusakan parah dan telah lama diusulkan warga untuk diperbaiki.
Mantan Anggota DPRD Makassar itu menyebut Jalan Borong Raya Baru 7 RW 7 sebagai salah satu lokasi yang sudah bertahun-tahun diajukan perbaikan jalan dan drainase, tetapi hingga kini belum pernah tersentuh pekerjaan.
Sementara itu, beberapa jalan yang kondisinya masih relatif baik justru lebih dulu dikerjakan pada akhir tahun ini.
“Banyak jalan yang sebenarnya bisa ditunda, tapi justru itu yang dikerjakan. Sementara jalan yang benar-benar prioritas, yang sudah lama diusulkan warga, tidak dipedulikan,” ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat (21/11/2025).
Ia mencontohkan rencana pengaspalan di Jalan Borong Raya Baru 1 dan 2, yang menurutnya tidak seurgens Jalan Borong Raya Baru 7. Karena itu, ia menolak pengerjaan rumija di depan rumahnya sendiri.
“Saya tadi tolak pengaspalan di depan rumah saya. Saya butuh perbaikan, tapi saya lebih utamakan yang di Borong Raya Baru 7. Itu sudah bertahun-tahun warga usulkan, tapi tidak pernah dikerjakan,” tegasnya.
Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Makassar itu, juga mempertanyakan kinerja Dinas PU Kota Makassar yang menurutnya tidak pernah turun langsung mengukur kondisi jalan dan drainase di titik-titik prioritas.
“Sudah janji juga sama orang PU. Tapi PU sini tidak pernah turun mengukur apa semua. Ini yang tidak pernah diperhatikan, justru yang tidak mendesak yang mau dikerja,” katanya.
Ia mengaku telah meminta kontraktor untuk memindahkan pengerjaan ke lokasi yang lebih membutuhkan.
Menurutnya, ia tidak ingin mendapat perlakuan khusus hanya karena proyek tersebut melewati depan rumahnya.
“Saya bilang sama kontraktornya, pindah saja ke tempat lain. Bukan saya tidak mau diperbaiki, tapi ada wilayah lain yang lebih butuh. Saya bersyukur kalau dikerja, tapi saya lebih utamakan masyarakat,” jelasnya.
Hamzah berharap Dinas PU Kota Makassar memperbaiki skema penentuan prioritas pekerjaan agar lebih selaras dengan kebutuhan warga dan usulan yang sudah lama masuk.
Ia menegaskan bahwa pembangunan harus memihak pada lokasi-lokasi yang benar-benar membutuhkan penanganan mendesak. (MU)
